Jelang Pilkada Tangsel, Wali Kota Airin Lantik 62 Pejabat Baru
Dari jumlah itu, 19 pejabat baru menduduki jabatan eselon III dan 39 jabatan lainnya di jajaran eselon IV.
Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada Desember 2020 mendatang. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, melakukan pelantikan 62 jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Jumat (15/5).
Dari jumlah itu, 19 pejabat baru menduduki jabatan eselon III dan 39 jabatan lainnya di jajaran eselon IV.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Apa yang terjadi pada Pilkada di Jawa Timur? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lima wilayah di Jawa Timur dipastikan akan melawan kotak kosong.
Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany di hadapan para pejabat eselon III dan IV yang baru, mengungkapkan tantangan dan tugas berat pekerjaan seluruh pegawai di masa Pandemi. Terutama dalam menghadapi penyelesaian dampak Covid-19 dan pembangunan daerah Kota Tangsel.
"Saya ingatkan bahwa semua OPD bertanggung jawab dalam proses penanganan Covid-19," kata Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, dalam pelantikan pejabat, Jumat (15/5).
Airin menekankan, Tangsel sebagai daerah yang menjadi salah satu kota terdampak covid-19. Sangat membutuhkan perhatian lebih dalam penyelesaian masalahnya. Namun di sisi lain pembangunan daerah juga tetap harus berjalan.
Dalam pelantikan tersebut Airin menjelaskan bahwa setiap pejabat memiliki tanggung jawab dalam pengentasan covid ini. Jadi kebijakan mengenai covid ini bukan hanya pada OPD tertentu saja.
Menurut Airin, bukan hal mudah menuntaskan persoalan Pandemi, yang diakui Airin, sebagai ujian nasional Bangsa Indonesia.
"Karena itu, upaya dan usaha saja tidak cukup. Berpegang teguh pada keyakinan. Bahwa ujian ini akan berakhir jika upaya kita diiringi oleh ikhtiar dan tawakal," kata Airin.
Airin juga berharap bahwa setiap pejabat yang sudah diambil sumpahnya bisa membuktikan kinerja yang baik demi kemajuan Kota Tangsel.
"Mampu menunjukkan pengabdiannya serta mampu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ditugaskan," jelas dia.
Sebelumnya, diberitakan Pemkot Tangerang Selatan, berdasarkan aturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah tak bisa merotasi dan mutasi pejabat 8 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada.
BKPP Sebut Pelantikan Pejabat Baru Sudah Mendapat Izin Kemendagri
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang Selatan, mengaku sudah mengantungi izin Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel.
"Karena sedang Pilkada. Kita harus seizin Kementerian Dalam Negeri. Dan kita sudah ada rekomendasi dari menteri Dalam Negeri," jelas Kepala BKPP Tangsel, Apendi Sabtu (16/5).
Apendi memastikan pelantikan 13 pejabat eselon III dan 49 eselon IV itu, untuk mengisi kekosongan jabatan struktural akibat adanya pegawai pensiun dan sebagainya.
"Maksud tujuannya pengisian ada karena kita ada kekosongan pejabat. Jadi mutasi ini adalah promosi. Contoh eselon 4a dengan 4a lagi, tidak boleh. Kita hanya mengisi kekosongan-kekosongan lurah ke lurah, enggak bisa. Kecuali dari eselon 3b ke 3a," terang dia.
Menurut dia, usulan pelantikan sejumlah jabatan kosong tersebut, sudah diusulkan BKPP Tangsel, sejak Januari kemarin. Dalam prosesnya, banyak revisi yang dilakukan hingga akhirnya pelantikan baru bisa dilakukan Jumat (15/5) kemarin.
"Izin Mendagri ini proses sudah lama, dari Januari kita mengusulkan, banyak yang direvisi, sehingga baru bisa hari kemarin kita melakukan," jelasnya.
Namun begitu, dia mengaku masih terdapat sejumlah jabatan struktural yang masih kosong, yang belum diisi pejabat definitif baru.
"Masih ada. Saya saya belum ngecek. Kalau pensiunan tahun ini sekitar 155 pegawai," ucap Apendi.
(mdk/gil)