Jelang Pilpres 2024, Jangan Sampai Terjadi Perpecahan di Medsos
Fenomena hoaks dan ujaran kebencian sesungguhnya juga memiliki faktor pemicu. Terlebih ketika pada tahun 2014-2016 frekuensinya cukup tinggi, yang sampai hingga saat ini juga belum kunjung hilang.
Menjelang tahun politik 2024 media sosial akan kembali dimanfaatkan menjadi arena peperangan opini. Alasannya, jangkauan media sosial dan kemudahan akses-nya dipilih karena efisiensinya dalam penyebaran informasi.
Fenomena hoaks dan ujaran kebencian sesungguhnya juga memiliki faktor pemicu. Terlebih ketika pada tahun 2014-2016 frekuensinya cukup tinggi, yang sampai hingga saat ini juga belum kunjung hilang.
-
Apa yang tengah ramai di media sosial tentang Pilpres 2024? Di media sosial kini tengah diramaikan dengan foto-foto artificial intelligence (AI) bertema Disney Pixar. Mulai dari suasana beberapa kecamatan di Bogor Barat hingga tokoh-tokoh yang akan bertarung di Pilpres 2024. Semuanya berkelindan di banyak media sosial.
-
Bagaimana strategi kampanye di media sosial di masa kampanye Pilkada 2024? Menggunakan Platform Media Sosial: Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok dapat digunakan untuk membagikan visi, misi, dan program pasangan calon. Konten yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan pengikut dan engagement.
-
Apa yang terjadi pada sidang perdana sengketa pilpres 2024? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Bagaimana media online bisa memanfaatkan momen pemilu 2024? Untuk itu media online bisa menjadikan momen pemilu 2024 sebagai komoditas dan menjadi media edukasi pemilu kepada publik.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Kapan Pilpres 2024 akan diselenggarakan? Lalu apakah pemilu tahun 2024 ini membuat sejarah baru atau akan meneruskan tradisi lama bahwa the next presiden tahun lahirnya tak pernah lebih tua dari presiden sebelumnya.
"Efeknya yang luas dan murah dan sudah terlihat dari sekarang bagaimana para politisi, capres, partai politik mulai membangun kanal-kanal komunikasi-nya di media sosial," kata Koordinator Gerakan #BijakBersosmed Enda Nasution dilansir Antara, Jumat (23/9).
Ia menekankan harus ada kesadaran bahwa kontestasi politik bukan berarti permusuhan dan jangan sampai menimbulkan perpecahan. Selain itu, ada etika dan sanksi sosial atas perilaku yang dilakukan oleh pengguna media sosial. Sanksi seperti blocking, unfriend atau unfollow atau mute. Yang mana itu semua adalah sanksi sosial yang bisa berlaku pada siapa pun yang melanggar etika sosial di media sosial.
"Sehingga edukasi berupa informasi dan pengetahuan tentang bijak bersosial media serta literasi digital menjadi krusial, bukan hanya penegakan hukum saja," tuturnya.
Enda juga menegaskan pentingnya literasi digital untuk penggunaan media sosial ketika menanggapi krisis kesantunan warganet di media sosial.
"Harus ada program-program yang lebih sistematis dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang literasi digital tentang bijak bersosial media dan tentang dampak dari penggunaan media sosial yang kebablasan," ujar Enda.
Aktivis media sosial ini melanjutkan, krisis kesantunan sesungguhnya sudah bukan hal baru bagi dunia media sosial dalam negeri, sehingga dirinya menganggap justru fenomena ini akan terus melekat dan menjadi bagian dari dinamika media sosial.
"Ini memang sesuatu yang tidak akan hilang dari kehidupan kita selamanya. Hal ini sama seperti kehidupan nyata, akan selalu ada peristiwa-peristiwa atau insiden-insiden yang memperlihatkan adanya kekerasan verbal atau kekerasan fisik," tutur Enda.
Namun demikian, hal tersebut tidak boleh semata-mata membuat seluruh pihak menutup mata bahwa fenomena tersebut memang berbahaya dan perlu diawasi.
(mdk/eko)