Jelang Putusan Sengketa Pilpres MK, Pendukung Anies dari Garut Bergerak ke Jakarta

Ratusan warga Garut bergerak ke Jakarta, menjelang Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atau ketetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Senin 22 April 2024.

Gerakan itu dilakukan untuk agar Hakim MK membuat keputusan tanpa terintervensi.

Sekretaris Aliansi Perubahan Indonesia (API) Garut Alimudin Garbiz mengatakan bahwa setidaknya 300 warga Garut yang bergerak ke Jakarta.

"Sebagian ada yang sudah di sana, ada juga yang malam ini bergerak menggunakan bus. Ada dua atau 3 bus yang siap berangkat malam ini," kata Alimudin, Minggu (21/4).

Untuk tiga bus yang berangkat, dijelaskan Alimudin, satu bus di antaranya disiapkan oleh API, dua lainnya oleh simpul-simpul lainnya yang mendukung Gerakan perubahan.

Selain itu, tidak sedikit juga yang memilih menggunakan moda transportasi umum seperti kereta dan bus umum.

"Kalau ditotalkan jumlah warga Garut yang berangkat ke Jakarta untuk bergabung bersama simpul-simpul pendukung perubahan lainnya se-Indonesia mencapai 300 orang. Ada yang memang barengan malam ini, ada juga yang sudah di sana dan yang menggunakan kendaraan pribadi," ujar Alimudin.

Diungkapkan Alimudin, bergeraknya ratusan warga Garut ke Jakarta adalah untuk memberikan support kepada para Hakim MK agar memutuskan PHPU secara objektif. Itu karena menurutnya kaitan dengan Pilpres 2024 berbagai kecurangan sudah terungkap faktanya di persidangan.

"Kami mendorong agar Hakim MK memutuskan bahwa kecurangan itu nyata dan ada. Oleh karena itu kami datang ke Jakarta untuk mensupport agar mereka tidak terbebani karena kami juga paham bahwa saat ini yang mereka hadapi adalah kekuasaan sehingga bisa saja Hakim MK ini diintervensi," ujar Alimudin.

Selain itu juga, menurut Alimudin, pihaknya akan terus menggaungkan perubahan sehingga berharap agar Anies Baswedan ada di jalur perubahan dan tidak tergoda oleh sesuatu hal.

"Kami tentunya siap ada di belakang pa Anies untuk mendukung perubahan," kata Alimudin.

Dalam pandangannya, saat ini masyarakat Indonesia menginginkan perubahan, namun ada banyak hal merusak demokrasinya.

Alimudin mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mempermasalahkan ketika pemilihan umum (Pemilu) dilakukan secara adil hingga tidak ada cawe-cawe di dalamnya.

Namun menurutnya, yang terjadi saat ini adalah Pemilu yang sudah disetting satu putaran dengan berbagai upaya mulai konsolidasi sembako hingga ulah oknum pejabat yang mencederai demokrasi. Bila hal-hal tersebut dibiarkan namun bahkan mengarah ke kasar akan menjadikan ada ketidakobjektifan dan membuat masyarakat semakin pragmatis dan demokrasi terciderai.

“Ini tentunya harus diubah, tidak boleh ada lagi presiden yang seperti itu kedepan. Ini bukan soal menang atau kalah karena kemenangan tanpa kecurangan tidak akan menjadi masalah. Ini secara kasat mata terlihat,” ucap Alimudin.

“Apapun yang terjadi kita mensupport pa Anies. Pembelajaran demokrasi tidak mudah di tengah masyarakat pragmatis, apalagi masyarakat dididik pragmatis oleh pemerintah. Kita membutuhkan pemimpin yang mencerdaskan bukan mengelabui. Yang terjadi sekarang rakyat dimiskinkan lalu diberi bantuan seolah-olah sayang, padahal yang diberikan itu sedikit, dan kekayaan negara dikeruk oligarki,” pungkasnya.