Otto menilai apabila telah terjadi kecurangan dalam konteks Pemilu sudah selayaknya dibahas di luar forum PHPU.
Tim Hukum Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan menyebut kubu Anies-Cak Imin seharusnya sudah paham akan aturan-aturan perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Hanya saja, Otto mengatakan, dalam gugatan sengketa hasil Pemilu 2024, tim hukum pasangan Anies-Cak Imin telah mencampuradukkan sengketa Pilpres dalam permohonannya.
Otto menilai apabila telah terjadi kecurangan dalam konteks Pemilu sudah selayaknya dibahas di luar forum PHPU.
"Apabila Pemohon mengendalikan mekanisme hukum yang berlaku dalam hal penyelesaian tahapan tersebut memakan waktu berbelit-belit atau bahkan bisa melampaui tahapan-tahapan selanjutnya dalam pemilihan itu sendiri seyogyanya dan sepatutnya hal ini dipermasalahkan dan dipersoalkan memohon dalam forum yang terpisah misalnya pengajuan dalam tingkat Mahkamah Agung atau ke MK bukan dalam tahap perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden," kata Otto di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (28/3).
"Setelah selesai tahapan Pemilu dikalahkan justru mempersoalkan aturan-aturan tersebut saya katakan waktu tidak berpihak kepada pemohon," kata Otto.
Pada perkara ini, Anies-Muhaimin pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun.
Anies-Muhaimin juga memohon MK mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024.
Anies-Cak Imin juga turut meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.
Sementara itu, Ganjar-Mahfud memohon MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun.
Ganjar-Mahfud juga turut meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Subianto selaku pasangan calon peserta Pilpres 2024. Kemudian, juga memohon MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang untuk Pilpres 2024 hanya antara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Anies-Cak Imin meminta MK menolak hasil dan mendiskualifikasi Gibran apabila digelar Pemilu ulang dalam gugatannya.
Otto menilai gugatan PHPU kubu capres dan cawapres 01 yang meminta agar Gibran didiskualifikasi dianggap tidak relevan.
Baca Selengkapnya
Gerakan itu dilakukan untuk agar Hakim MK membuat keputusan tanpa terintervensi.
Baca Selengkapnya
Otto Hasibuan Tanggapi Dalil Kubu 01 dan 03: Pemilu 2024 Paling Damai, Bukan Paling Buruk
Baca Selengkapnya
Tim Pembela Prabowo-Gibran meyakini hasil PTUN tidak akan diterima dan permainan telah selesai.
Baca Selengkapnya
BW meminta hakim Konstitusi dapat memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengaku bersama Anies akan menghadiri sidang putusan hasil sengketa Pilpres 2024 di MK.
Baca Selengkapnya
Suara terbanyak diraih pasangan nomor urut 2 pasangan Prabowo-Gibran yang unggul sebanyak 124 suara.
Baca Selengkapnya
Otto Hasibuan mengingatkan dorongan pemilu ulang tidak bisa sembarangan dilakukan karena dapat berdampak pada agenda kenegaraan.
Baca Selengkapnya
Seharusnya, kata Otto Hasibuan, permohonan AMIN diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi