JK: Ketum PBNU Harus Ulama
Petinggi Partai Demokrat, Syahrial Nasution, menyebut Jusuf Kalla alias JK layak menjadi salah satu kandidat calon ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dia menilai JK dan segudang pengalaman dalam memimpin organisasi mampu membesarkan NU.
Petinggi Partai Demokrat, Syahrial Nasution, menyebut Jusuf Kalla alias JK layak menjadi salah satu kandidat calon ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dia menilai JK dan segudang pengalaman dalam memimpin organisasi mampu membesarkan NU.
JK menanggapi usulan Deputi Balitbang Partai Demokrat. Baginya, PBNU adalah organisasi agama yang berisi para ulama dan pemuka agama. Sehingga akan lebih baik bila pimpinannya dari kalangan ulama.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Apa yang digugat Nurul Ghufron ke PTUN? Dalam upaya gugatan yang diajukan oleh Ghufron yakni berkaitan dengan aturan Dewas KPK yang tidak bisa lagi mengenakan sanksi etik ketika pelanggaran etik yang dilaporkan ke sudah kedaluwarsa.
-
Kapan Jenderal M Jusuf diangkat menjadi Panglima TNI? Saat memilih Jenderal M Jusuf menjadi Panglima TNI tahun 1978 pun Soeharto mengejutkan banyak pihak.
-
Siapa yang menunjuk Jenderal M Jusuf sebagai Panglima TNI? Presiden Soeharto selalu punya pertimbangan saat memilih Panglima TNI. Tidak selalu melewati jalur reguler seperti yang lazim dilakukan saat ini. Atau menunjuk satu dari kepala staf angkatan. Saat memilih Jenderal M Jusuf menjadi Panglima TNI tahun 1978 pun Soeharto mengejutkan banyak pihak.
-
Kenapa Nurul Ghufron menggugat Dewas KPK di PTUN? Ghufron sendiri sempat meminta kepada Dewas untuk menunda sidang etiknya. Namun Dewas kukuh untuk tetap menggelar sidang etik. "Apakah Dewas sudah mengantisipasi? Sangat mengantisipasi. Tapi perlu diketahui hal-hal yang memang kita tidak bisa melakukan persidangan kalau itu harus dipenuhi. NG pernah tidak hadir, tapi kemudian hadir," ucap ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan di gedung Dewas KPK, Selasa (21/5).
"Nahdhatul Ulama, itu Kebangkitan para ulama. Jadi yang pimpin musti ulama juga," kata JK kepada wartawan usai melantik pengurus dewan kehormatan dan pengurus PMI Propinsi Maluku Utara periode 2021-2026 di Ternate, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/11).
Seperti diberitakan sebelumnya, ucapan Syahrial sempat memantik reaksi PBNU. Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) DKI Jakarta, KH Taufik Damas, menanggapi usulan itu menyebut lebih baik bila JK menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ketimbang Ketum PBNU.
Agar tak menjadi bola liar, Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meluruskan pernyataan Syahrial. Herzaky mengatakan usulan JK sebagai calon Ketum PBNU merupakan pendapat pribadi kadernya bukan mewakili partai politik.
"Terkait dengan munculnya wacana usulan Bapak Jusuf Kalla yang notabene Mustasyar NU sebagai calon Ketua Umum PB NU yang dianggap sebagai pendapat Demokrat, kami perlu tegaskan statemen itu merupakan pandangan pribadi saudara Syahrial Nasution sebagai bagian dari warga Nahdliyyin, yang juga ingin berkhidmat pada jemaah dan jam'iyah Nahdlatul Ulama," kata Herzaky dalam keterangannya, Selasa (16/11).
Herzaky menerangkan, Syahrial merupakan salah satu pembina Yayasan Ponpes Al Fithrah Gunungpati, Ungaran, Kabupaten Semarang. Ponpes ini terhubung ke Ponpes Al Fitrah Kedinding, Surabaya.
"Jadi sekali lagi, statement yang bersangkutan bukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus dan kader Partai Demokrat," dia menekankan.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Demokrat Sebut Usulan JK Jadi Calon Ketum NU Pendapat Pribadi Syahrial Bukan Partai
Kongres Aksara Pegon Bahas Standar Digital Fon dan Papan Ketik di Muktamar ke-34 NU
Kunjungi Kediaman KH Marzuki Mustamar, Anies Baswedan Diajak ke Kamar Khusus
Warga NU Diminta Bantu Cegah Penyebaran Covid-19 Demi Pemulihan Ekonomi 2022
NU Luncurkan Aplikasi NUchat
Soal Kemenag Hadiah untuk NU, Pimpinan DPR Ingatkan Menteri Yaqut Jaga Suasana