JK sebut pemerintah bersama MUI akan buat kode etik mubalig
Kode etik ini akan mengatur para mubalig saat memberikan ceramah di masjid-masjid di tanah air. JK tidak menginginkan mubalig memberikan ceramah kontroversial sehingga memicu pertikaian di antara umat.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana membuat kode etik mubalig. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan umat dan bangsa.
"Nanti MUI dan pemerintah membentuk atau membuat etika kode etik apa yang harusnya dilakukan (mubalig)," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jumat (25/5).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Kapan Wapres Ma'ruf Amin dijadwalkan mencoblos? Ma’ruf dan keluarga dijadwalkan menggunakan hak pilihnya pukul 09.00 Wib.
-
Kapan Ujung Kulon Janggan buka? Ujung Kulon Janggan dibuka mulai pukul 07.00 hingga 18.00.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
Kode etik ini akan mengatur para mubalig saat memberikan ceramah di masjid-masjid di tanah air. JK tidak menginginkan mubalig memberikan ceramah kontroversial sehingga memicu pertikaian di antara umat.
"Sama dengan dokter lah, sama dengan wartawan, silakan menulis tapi ada kode etiknya, silakan mengkritik orang tapi caranya (baik), itu yang kita harapkan. Jangan memecah belah bangsa, jangan seenaknya menghakimi orang," sambungnya.
JK menambahkan, pemerintah juga tidak akan membiarkan para mubalig memanfaatkan masjid sebagai tempat pertarungan politik.
"Kalau dibiarin melakukan apa saja, sembarang apalagi dengan ilmu yang tak terlalu dalam tentunya bisa memecah belah bangsa ini. Memakai masjid sebagai tempat pertarungan politik, tentu kita tidak inginkan," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengungkapkan lembaganya akan mensertifikasi penceramah agama di tanah air. Upaya ini dilakukan untuk memberikan legitimasi kepada penceramah.
"MUI akan buat sertifikasi, memberikan sertifikat kepada para mubalig-mubalig itu," kata Ma'ruf di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/5).
Ma'ruf meyakini sertifikasi tersebut dapat memberikan perlindungan kepada penceramah. Selain itu juga untuk memastikan kepada publik bahwa penceramah terkait tidak bermasalah.
"Ini untuk melegitimasi bahwa mubalig ini bagus dan tidak bermasalah," jelas dia.
Baca juga:
Ketua DPR harap Kemenag evaluasi daftar nama 200 mubalig
Wapres JK minta standarisasi mubalig diatur oleh MUI dan Kemenag
Haedar Nashir sarankan Kemenag susun kode etik daripada list mubalig
Menag putuskan penambahan daftar nama mubalig melalui MUI
Menag angkat bicara soal rilis 200 nama mubalig