JK tegaskan BPK tetap pada pendirian soal audit RS Sumber Waras
JK minta BPK melakukan pencegahan penyimpangan keuangan ketimbang penemuan.
Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Harry Azhar Aziz bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wakil Presiden. Dalam pertemuan itu, Jusuf Kalla menanyakan polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Menurut JK, BPK tegaskan audit terkait RS Sumber Waras telah sesuai. "Ya tetap pada pendirian sesuai dengan hasil audit terjadi seperti dipertanggungjawabkan hasil auditnya," kata Jusuf Kalla di Kantornya, Jakarta, Rabu (20/4).
Selain itu, JK minta BPK melakukan pencegahan penyimpangan keuangan ketimbang penemuan. Ia mengharapkan pemerintah juga saling mengoreksi daripada banyak penemuan.
"Supaya lebih baik kita tetap berusaha untuk mencegah daripada menimbulkan banyak temuan. justru bagaimana mencegah itu sehingga prosedur jalan. bagaimana pandangan BPK," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, BPK menaksir kerugian negara mencapai Rp 191 miliar dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Dalam laporannya, BPK meminta Ahok membatalkan pembelian. Namun Ahok tetap ngotot membeli lahan pembangunan RS Sumber Waras.
Dalam dugaan perkara tersebut, Ahok dilaporkan ke KPK karena dituding menyelewengkan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit pemerintah itu seluas 3,7 hektare.
Baca juga:
Versi BPK, kerugian negara dari pembelian RS Sumber Waras Rp 173 M
Ahok soal Fadli Zon: Aku gak mau pusinglah, dia mau ke akhirat kek
KPK periksa pemilik Yayasan Sumber Waras
Deretan kejanggalan pembelian Sumber Waras yang ditemukan saat sidak
Pemilik Yayasan Sumber Waras kembali datangi KPK
Fadli Zon wacanakan DPR bentuk Pansus Sumber Waras
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
-
Mengapa Jusuf Kalla bingung dengan penetapan Karen Agustiawan sebagai terdakwa? Saya juga bingung kenapa dia jadi terdakwa, bingung karena dia menjalankan tugasnya," kata JK.