Jokowi: 52 Persen Alat Kesehatan RI Didominasi Impor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, alat kesehatan di Indonesia masih didominasi impor. Menurutnya, 52 persen alat kesehatan di Indonesia merupakan produk impor alias tidak diproduksi di dalam negeri.

“(Sebanyak) 52 persen alkes kita juga masih dominasi impor," kata Jokowi saat Pembukaan Rakerkernas Kesehatan 2024, di ICE BSD, Tangerang, Rabu (24/4).

Jokowi menekankan, barang-barang sepele yang bisa diproduksi di dalam negeri seharusnya dimaksimalkan. Misalnya jarum suntik, ranjang rumah sakit, alat infus, ataupun selang infus.

"Tapi urusan kecil jarum, alat infus, selang ya jangan, harus kita berani memproduksi sendiri," ujarnya.

Kepala negara juga menyoroti produk farmasi di Indonesia yang masih banyak diimpor. Dia menyebut, 90 persen bahan obat di Indonesia masih diimpor.

"Kemudian 90 persen bahan produksi farmasi masih impor," 

sebut Jokowi.

merdeka.com

Lebih lanjut, Jokowi menyoroti terkait masih banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Menurutnya, hal itu menghilangkan potensi pendapatan negara lebih dari Rp100 triliun.

"Kita harus memperkuat industri kesehatan dalam negeri, ini bolak balik saya sampaikan, satu juta lebih warga negara kita, Indonesia, berobat ke luar negeri dan kita kehilangan 11,5 M USD itu kalau dirupiahkan Rp170 triliun,” kata Jokowi.

"Tidak mau berobat di dalam negeri dan pasti ada sebabnya kenapa nggak mau," sambungnya.

Rasio Dokter di RI

Jokowi juga mengungkapkan, Indonesia masih kekurangan dokter spesialis. Menurutnya, hal ini ada persoalan besar yang perlu dikejar.

"Memang problem terbesar kita adalah dokter yang kurang, dokter spesialis yang kurang. Ini persoalan besar kita," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan, rasio dokter di Indonesia masih berada di angka 0,47 atau peringkat 147 di dunia. Atas hal ini, dia meminta pemangku kepentingan untuk mengejar perbaikan jumlah rasio dokter.

"Rasio dokter kita masih 0,47. Rankingnya 147 dunia. Ranking seperti itu, kita harus tahu. Ini yang akan kita kejar," ujarnya.

Selain itu, Jokowi bicara perlunya rencana pembangunan jangka panjang di sektor kesehatan. Dia menekankan agar pembangunan tersebut berada dalam satu garis dari daerah hingga pusat.

"Oleh sebab itu, perlu yang namanya rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka menengah di bidang kesehatan," ujarnya.