Jokowi Kesal Data Bansos Tidak Akurat: Sudah Tahu Salah Diulang-ulang Tiap Tahun
Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawalan terhadap akurasi data yang dimiliki pemerintah dengan data di lapangan.
Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawalan terhadap akurasi data yang dimiliki pemerintah dengan data di lapangan.
Jokowi menyoroti akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) yang masih jadi persoalan hingga hari ini. Tidak akuratnya data telah menimbulkan dampak ke mana-mana.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Kapan pengumuman calon wakil presiden Ganjar Pranowo? PDI Perjuangan bersama partai koalisi secara resmi mengumumkan nama bakal calon wakil presiden Mahfud MD untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo, Rabu, 18 Oktober 2023.
"Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran jadi tidak cepat, lambat, dan tidak tepat sasaran," keluh Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah di Jakarta, Kamis (27/5).
Jokowi juga menyoroti data penyaluran bantuan pemerintah lainnya di luar bansos. Dia menyatakan, data pemerintah pusat dan daerah kerapkali sering tidak sinkron satu sama lain.
"Ini yang harus terus kita perbaiki. Dan BPKP harus membantu meningkatkan kualitas data pemerintah. Kawal integrasi, kawal sinkronisasi data antar program untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium forensik dan data analitik dimiliki," imbuhnya.
Jokowi berharap, BPKP dan APIP dapat mengawal data tersebut mulai dari hulu hingga hilir sehingga integrasi dan sinkronisasi data bisa lebih baik lagi antara data dimiliki pusat dan daerah.
Dia mengatakan efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik. Sebab itu kata dia semua rekomendasi harus ditindaklanjuti.
"Jangan berhenti di rekomendasi saja. Tuntaskan sampai ke akar masalah, sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya, diulang-ulang, sudah tahu salah diulang-ulang terus tiap tahun," tegas Jokowi.
Reporter: M Radityo dan Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Polemik 21 Juta Data Ganda
Beres-Beres Data Ganda Bansos
Data Ganda Penerima Bansos di Kemensos, PPP Nilai Perlu Sumber Tunggal
Risma Ingatkan Pegawai Jaga Integritas dalam Kelola Data
Diah Pitaloka Minta Kemensos Segera Perbaiki Data Ganda Penerima Bansos
Dipanggil DPR, Risma Siap Jelaskan Soal 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos Covid-19