Jokowi Instruksikan Kepala Daerah Perkuat Peran RT dan RW Serta Maksimalkan Puskesmas
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kepala daerah memperkuat pengendalian pandemi Covid-19. Caranya beragam. Salah satunya memperkuat gugus tugas di tingkat RT, RW, atau desa, hingga memaksimalkan peran puskesmas.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kepala daerah memperkuat pengendalian pandemi Covid-19. Caranya beragam. Salah satunya memperkuat gugus tugas di tingkat RT, RW, atau desa, hingga memaksimalkan peran puskesmas.
"Saya minta kepada menteri yang terkait dengan ini saya minta seluruh kepala daerah memperkuat gugus tugas di tingkat RT, RW atau desa," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/5).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Bagaimana cara Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada pasangan pengantin? Presiden dan Ibu Negara memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai yang telah resmi menjadi suami istri.
Jokowi mendapatkan laporan bahwa daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak efektif tanpa melibatkan unit masyarakat paling bawah. Dia mencontohkan seperti desa adat di Bali.
"Kesimpulannya yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran covid ini adalah unit masyarakat yang paling bawah. Misalnya di Bali ada desa adat, ini penting sekali, kuncinya di sini gugus tugas tingkat RT, RW, atau desa atau desa adat," jelas Jokowi.
Aktifkan Puskesmas
Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan. Khususnya puskesmas di setiap daerah. Saat ini Indonesia memiliki 10.134 puskesmas dan 4.000 diantaranya adalah puskesmas rawat inap.
"Saya minta fasilitas kesehatan di tingkat pertama yaitu puskesmas harus diperkuat," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta agar 4.483 dokter praktik keluarga serta klinik-klinik yang melayani Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar diaktifkan kembali. Tujuannya untuk mempermudah pengambilan sampel hingga pelacakan kasus Covid-19.
"Ini betul-betuk perlu diaktifkan sehingga puskesmas dan jaringannya bisa diaktivasi menjadi simpul dalam pengujian sample, pelacakan dan penelusuran kasus covid di wilayah itu juga menjadi simpul pemantauan ODP maupun OTG," jelas Jokowi.
Hanya 33 Persen Puskesmas di Indonesia Layanani Kesehatan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa meminta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memperhatikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang ada di sejumlah daerah. Sebab, menurutnya salah satu ujung tombak sistem kesehatan nasional berada di Puskesmas.
"Titipan saya ke Bappeda di seluruh Indonesia, tolong diperhatikan dengan baik Puskesmas. Puskesmas ujung tombak pelayanan kesehatan yang utamanya melakukan promotik dan kecukupan pemenuhan atas tenaga kesehatan harus diperhatikan," kata dia di Jakarta, Selasa (12/5).
Dia mencatat, hanya ada sekitar 33 persen Puskesmas yang memenuhi syarat dari seluruh Puskesmas ada di Indonesia. Tentunya, ini menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat maupun di daerah.
"Ini pekerjaan rumah bersama, utamanya untuk Ketua Bappeda di Indonesia untuk hitung kembali," kata dia.
(mdk/noe)