Jokowi Klaim Situasi Papua Aman: Jangan Masalah Kecil Dibesar-besarkan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak tidak menganggap situasi di Papua selalu negatif. Menurutnya, banyak anak muda Papua berbakat di industri kreatif. "Kita jangan selalu (melihat negatif), kita harus selalu melihat yang positifnya. Anak-anak muda yang di industri kreatif, anak-anak muda yang kreatif seperti ini harus dilihat positifnya, sekali lagi. Jangan melihat (negatif)," kata Jokowi di Waibu Agro Eduwisata, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (7/7).

Jokowi mengatakan, pemekaran di wilayah Papua mempercepat pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, pembentukan tiga provinsi baru di Papua akan mempercepat pembangunan.

"Karena mengontrolnya, controlling, kontrol ke masyarakat lebih dekat, mestinya pelayanan akan lebih baik. Pembangunan juga akan lebih cepat," kata Jokowi.

Adapun, tiga provinsi baru di Papua sudah diresmikan sejak November 2022. Tiga provinsi yang diresmikan yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.

Pilot Susi Air Masih Disandera

Presiden Jokowi mengunjungi Papua di tengah penyanderaan Pilot Susi Air Kapten Philips Mark Merthens Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Jokowi mengklaim pemerintah sudah bekerja keras untuk membebaskan pilot asal Selandia Baru ini.

"Kita ini jangan dilihat diam loh ya, kita ini sudah berupaya dengan amat sangat."

Presiden Joko Widodo.

merdeka.com.

Meski mengaku sudah bekerja keras membebaskan Philips, Jokowi enggan membuka gamblang ke publik terkait cara-cara penyelamatan Philips.

"Tapi tidak bisa kita buka apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah dikerjakan di lapangan," ucapnya.

Sementara KKB memberikan ruang negosiasi pembebasan Kapten Philips hingga 1 Juli 2023. Bahkan, meminta uang tebusan sebesar Rp5 miliar. Panglima TNI Yudo Margono menyebut, bisa saja permintaan KKB soal uang tebusan Rp5 miliar itu dipenuhi demi kemanusiaan. Yudo mengaku belum mengetahui permintaan uang tebusan tersebut. Tetapi, untuk urusan nyawa manusia apapun akan dilakukan.

Sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, bahwa pemerintah tetap tidak ingin gegabah melakukan tindakan. Dia bilang, pihaknya terus melihat dinamika di lapangan. "Jadi kita juga akan melihat dinamika lapangannya, kalau tentara nanti ngawur memunculkan korban kan repot juga, harus dikalkulasi sebaik-baiknya tidak boleh ada tindakan tindakan yang gegabah," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (3/7).