Jokowi larang PNS rapat di luar, pengusaha hotel jangan cengeng!

Sejumlah pengusaha hotel bahkan menyebut akan ada PHK karena mereka mengandalkan penghasilan dari rapat PNS.

Larangan pegawai negeri sipil (PNS) untuk menggelar rapat di hotel memang dikeluhkan sebagian besar pengusaha hotel. Kebijakan tersebut dinilai sudah menggerus pendapatan hotel sekitar 50 persen, terutama dari sektor meeting.

Bahkan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Solo, Abdullah Soewarno mengkhawatirkan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) jika kebijakan tersebut tetap diberlakukan.

Praktisi perhotelan Dicky Soemarsono berpendapat beda. Pria yang juga menjabat sebagai Direktur PT Graha Mulya Wirastama tersebut mengimbau agar pelaku bisnis perhotelan tidak panik dalam menghadapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Meskipun dia mengakui kebijakan tersebut sangat berimbas bagi hotel-hotel yang selama ini mengandalkan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) dari pemerintah atau government.

"Kebijakan seperti itu justru seharusnya dijadikan motivasi bagi para pelaku bisnis perhotelan untuk lebih kreatif lagi dalam memburu tamu dan menjual hotelnya. Hotel jangan panik, kita harus siap dengan strategi lain, jangan hanya mengandalkan MICE dari pemerintah," ujar Dicky saat ditemui wartawan.

Dicky yang juga pengelola The Sunan Hotel tersebut mengatakan, pihaknya telah lama mengantisipasi kebijakan Jokowi tersebut. Manajemen hotelnya sudah memprediksi, jika suatu saat akan ada kebijakan seperti itu. Menurut Dicky, tamu hotel untuk MICE tidak hanya datang dari pemerintah saja, tapi juga dari kelompok atau organisasi lainnya.

"Kami sudah siap, sudah memprediksi sejak setahun lalu. Bahwa suatu saat kebijakan seperti ini akan diberlakukan. Makanya kita tidak hanya mengandalkan sektor government saja. Sekarang ini kan banyak komunitas, organisasi besar, korporat seperti perusahaan, institusi bisnis dan pendidikan, asosiasi, maupun berbagai paguyuban. Di beberapa hotel di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta bahkan sumbangan dari government untuk MICE hanya 5 persen saja, sisanya dari korporat," jelasnya.

Dicky menjelaskan, pasar MICE itu tidak hanya meeting, rapat, atau pertemuan saja, namun juga berasal dari acara-acara lainnya. Seperti ekspo, pameran, konferensi, maupun insentif. Untuk kegiatan tersebut banyak dilakukan oleh korporat atau swasta.

"Kegiatan seperti itu potensinya masih sangat besar, karena belum banyak yang menggarap serius. Sekarang ini, acara arisan, wisuda, pertunangan, dan resepsi pernikahan banyak yang dilakukan di hotel. Tinggal kita saja yang harus pandai menarik kegiatan mereka ke hotel kita," imbuhnya.

Selain hal tersebut, lanjut Dicky, faktor promosi juga tak kalah penting untuk marik kunjungan tamu ke hotel. Menurutnya, pihak manajemen harus mau turun untuk berpromosi ke berbagai wilayah guna menjaring tamu hotel sebanyak mungkin.

"Jangan hanya mengandalkan tamu yang datang saja. Ditengah persaingan seperti ini, manajemen dituntut lebih kreatif untuk menjual segala potensi yang ada hotel, terutama FnB atau foot and beverage-nya," pungkasnya.

Baca juga:
Jokowi diminta pikir ulang soal larangan rapat di hotel
Dilarang rapat di hotel, Ridwan Kamil gunakan Gedung Merdeka
Pemprov Papua sulit patuhi aturan tak rapat di hotel, kenapa?
Pemprov DKI larang rapat di hotel, kecuali terlanjur booking
Ini cara Pemkot Bandung siasati larangan rapat di hotel