Jokowi Minta APBD Segera Dibelanjakan Agar Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
"Hati-hati, akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada Rp182 triliun. Tidak semakin turun, semakin naik. Naik 11,2 persen. Artinya tidak segera dibelanjakan, gimana pertumbuhan ekonomi daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank? Hati-hati," kata Jokowi mengingatkan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh provinsi, kabupaten, kota segera menyalurkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu, kata Jokowi, akan membuat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah meningkat.
"Saya mengajak kepada seluruh provinsi, kabupaten dan kota segerakan yang namanya belanja pemda, belanja APBD, segerakan!" kata Jokowi saat memberikan pada seluruh Kepala Daerah dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
Dia merinci, belanja pegawai hingga saat ini mencapai 63 persen. Kemudian belanja modal akhir Maret baru mencapai 5,3 persen. Padahal, kata Jokowi, perputaran uang di sebuah daerah itu sangat menentukan pertumbuhan ekonomi.
"Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan ini mengerem laju pertumbuhan ekonomi ya di sini," katanya.
"Hati-hati, akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada Rp182 triliun. Tidak semakin turun, semakin naik. Naik 11,2 persen. Artinya tidak segera dibelanjakan, gimana pertumbuhan ekonomi daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank? Hati-hati," tambahnya.
Jokowi juga mengingatkan Pada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk memerintahkan semua daerah agar segera belanjakan APBD mulai dari belanja aparatur atau modal
"Tapi yang terpenting belanja modal. Ini disegerakan sehingga terjadi peredaran uang di daerah. Hati-hati Rp182 triliun ini uang yang sangat gede sekali. Ini kalau segera dibelanjakan, uang akan berputar di masyarakat akan pengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil," bebernya.
Segera Salurkan Bansos-BLT Pada Masyarakat
Tidak hanya itu Jokowi juga mendorong agar kepala daerah segera menyalurkan bansos, bantuan UMKM, hingga BLT kepada masyarakat. Sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Sehingga mereka bisa belanja. Kalau ada belanja, artinya ada permintaan. Kalau ada permintaan akan ada pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Jadi segera cairkan BLT desa," ungkapnya.
Jokowi menyebut, per April kemarin bantuan sosial yang tersalurkan baru 32 persen. Dia menilai penyaluran bantuan belum maksimal.
"Masih kecil sekali. 32 Persen, baru Rp1,5 triliun. Angka-angka seperti ini selalu saya ikuti. Sehingga saya ingatkan kembali karena itu penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Kalau daerah ada pertumbuhan ekonomi, secara agregat akan jadi pertumbuhan ekonomi nasional," bebernya.
Baca juga:
Jokowi Minta Pemda Manfaatkan APBD Perbanyak Program Padat Karya
Pemprov DKI Anggarkan Rp5 Miliar Bangun RTH di Cempaka Mas
Pendanaan Penyelenggaraan Transplantasi Organ Bersumber dari APBN dan APBD
Dua Tahun Tanpa APBD, Pemkab dan DPRD Jember Akhirnya Sahkan APBD 2021 Rp4,4 Triliun
Wagub DKI Ajukan Pengadaan 60 Kamera ETLE dalam APBD-P 2021
Tidak Sepakat Kebijakan Bupati, PDIP Jember Tarik Diri dari Pembahasan APBD 2021