Jokowi Minta Jumlah Penerima Beasiswa LPDP Ditingkatkan Sampai 5 Kali Lipat
Jokowi menyebut rasio penduduk Indonesia yang berpendidikan strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) masih sangat rendah.
Menurut Jokowi,hal ini harus dilakukan untuk meningkatkan rasio penduduk berpendidikan tinggi terhadap populasi produktif
- Mendikti Tegaskan Penerima Beasiswa LPDP Tidak Wajib Pulang ke Indonesia, Ini Alasannya
- Pengamat Ungkap Alasan Jokowi Tak Mungkin Ambil Alih PDIP
- Reaksi Jokowi Diisukan Cawe-Cawe dalam Kepengurusan PDIP
- Jokowi Keluhkan Indonesia Alami Defisit Rp30 T Dampak Maraknya Impor Perangkat Teknologi-Komunikasi
Jokowi Minta Jumlah Penerima Beasiswa LPDP Ditingkatkan Sampai 5 Kali Lipat
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) saat ini masih sangat kurang.
Oleh karena itu, Jokowi meminta jumlah penerima beasiswa LPDP ditingkatkan hingga lima kali lipat.
"Jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat 7 kali lipat dari awal LPDP dibuka, tapi ini masih jauh, masih sangat kurang. Saya kira perlu ditingkatkan paling tidak 5 kali lipat dari yang sudah ada sekarang," kata Jokowi dalam Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Surabaya, Senin (15/1).
Jokowi menyebut, pada APBN 2009 hingga 2024, pemerintah menggelontorkan dana pendidikan mencapai Rp6.400 triliun. Khusus untuk beasiswa LPDP, sudah digelontorkan Rp139 triliun dalam kurun 2009-2023.
"Kalau kita lihat APBN untuk pendidikan dari 2009-2024 berarti 15 tahun mencapai Rp6.400 triliun. Dana abadi LPDP pada saat dibuka Rp1 triliun. Sekarang sudah mencapai di 2023 kemarin sudah mencapai Rp139 triliun," kata Jokowi.
Jokowi menyadari butuh anggaran besar untuk meningkatkan jumlah penerima beasiswa LPDP hingga lima kali lipat. Namun hal ini harus dilakukan untuk meningkatkan rasio penduduk berpendidikan tinggi terhadap populasi produktif.
"Sekali lagi, butuh anggaran besar dan pembiayaan yang besar tetapi tetap ini menjadi kewajiban kita untuk mencarikan jalan agar rasio kita tadi bisa terangkat naik," tutur Jokowi.
Jokowi menyebut rasio penduduk Indonesia yang berpendidikan strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) masih sangat rendah. Indonesia berada di angka 0,45 persen, sedangkan Vietnam dan Malaysia 2,43 persen.
Bahkan, rasio penduduk berpendidikan tinggi terhadap populasi produktif Indonesia sangat jauh dibandingkan negara-negara maju yang berada di angka 9,8 persen.
"Indonesia itu di angka 0,45 persen. 0,45 persen. Negara tetangga kita, Vietnam Malaysia sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Jauh sekali," ujar Jokowi.
Itu sebabnya, Jokowi akan mengambil kebijakan untuk meningkatkan rasio tersebut lewat sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk memajukan Indonesia.
"Enggak tahu anggarannya akan didapat darimana tapi akan kita carikan agar S2, S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis, kejauhan sekali 0,45 sama 2,43," kata Jokowi.