Jokowi: Uang Pemda di Bank Masih Rp170 Triliun, Gede Sekali
Selama melakukan pengecekan, Jokowi mengklaim tidak melihat adanya peningkatan. Baru beberapa persen anggaran yang digunakan kementerian. Belanja modal pun kata dia baru sedikit yang direalisasikan.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar para kepala daerah untuk mempercepat belanja pemerintah daerah (Pemda). Dia menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) yang belum digunakan ada Rp170 triliun.
"Perlu saya ingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp170 triliun, gede sekali ini. Saya sekarang cek harian. Kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya," kata Jokowi saat rapat terbatas terkait percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) 2020 di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
Selama melakukan pengecekan, Jokowi mengklaim tidak melihat adanya peningkatan. Baru beberapa persen anggaran yang digunakan kementerian. Belanja modal pun kata dia baru sedikit yang direalisasikan.
"Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota," kata Jokowi.
Jokowi pun membacakan satu persatu realisasi APBD provinsi. Mulai dari DKI Jakarta yang baru merealisasikan 45 persen, kemudian Nusa Tenggara Barat baru 44 persen, selanjutnya yang paling akhir dan sedikit menggunakan anggaran yaitu Maluku Utara, 17 persen, Papua, 17 persen, Sulawesi Tenggara, 16 persen, Provinsi Sumatra Selatan, 16 persen.
"Ini secara total. Itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Tetapi kalau kita lihat, ini yang menggerakkan, yang paling menggerakkan dari belanja-belanja itu adalah belanja modal," kata Jokowi.
Dia memberikan peringatan pada beberapa provinsi yang realisasi anggaran belanja modalnya masih kurang. Yaitu Sumatra Selatan yang masih baru merealisasikan anggaran belanja modal 1,4%, Sulawesi Tenggara, belanja modal 5,6 %. Papua, 4,8 %, Maluku Utara, 10,3 %. NTT, 19,6 %, Kalimantan Barat, 5,5 persen, Aceh, 8,9 %.
"Belanja modal. Masih rendah-rendah sekali, hati-hati. Birokrasi kita harus kita ajak, agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya," ungkap Jokowi.
"Hati-hati tahun yang lalu, bulan November itu masih ada lelang Rp15 triliun, bulan November masih lelang, ini hati-hati," lanjut Jokowi.
Dia menjelaskan jika birokrasi tidak bisa dikendalikan, maka belanja pemda akan terulang kembali seperti dulu. Masih ada kata Jokowi yang akan lakukan lelang di saat mendesak.
"Model-model belanja seperti yang dulu-dulu ini masih ada yang melakukan, dipepetkan di November-Desember, hati-hati. Sekarang ini yang kita butuhkan untuk semua provinsi adalah Juli, Agustus, September, sekali lagi," ungkap Jokowi.
Berikut Realisasi APBD Provinsi :
DKI (Jakarta), 45 persen;
Nusa Tenggara Barat, 44 persen;
Sumatra Barat, 44 persen;
Gorontalo, 43 persen;
Kalimantan Selatan, 43 persen;
Provinsi Bali, 39 persen;
Kalimantan Tengah, 38 persen;
Provinsi Banten, 37 persen;
Kepulauan Riau, 35 persen;
Sulawesi Selatan, 34 persen;
Lampung, 32 persen;
Papua Barat, 32 persen;
Kalimantan Utara, 31 persen;
Bangka Belitung, 31 persen;
Kalimantan Timur, 31 persen;
Jawa Timur, 30 persen;
Sulawesi Utara, 29 persen;
Jambi, 28 persen;
Bengkulu, 27 persen;
Sulawesi Tengah, 27 persen;
I. Yogyakarta, 27 persen;
Jawa Tengah, 27 persen;
Riau, 27 persen;
Sumatra Utara, 25 persen;
Jawa Barat, 24 persen;
Sulawesi Barat, 24 persen;
Aceh, 23 persen;
Kalimantan Barat, 22 persen;
Maluku, 21 persen;
Nusa Tenggara Timur, 21 persen;
Maluku Utara, 17 persen;
Papua, 17 persen;
Sulawesi Tenggara, 16 persen;
Provinsi Sumatra Selatan, 16 persen.
Baca juga:
Jokowi Tak Bisa Bayangkan Jika Lockdown, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Minus 17 Persen
Jokowi: Kita Tidak Bisa Mengharapkan Investasi Lagi!
Jokowi akan Beri Bantuan Modal Kerja ke 12 Juta Pedagang Kecil
Jokowi Dengarkan Keluhan Pedagang Kecil saat Bagikan BMK di Istana Bogor
Bubarkan Lembaga, Jokowi Bisa Tata 'Overlapping' Kewenangan dan Anggaran
Jokowi Diminta Jadikan Baduy Sebagai Cagar Budaya Bukan Tempat Wisata