Jokowi Wanti-Wanti Perubahan Iklim Berdampak Ketahanan Pangan, Bapanas-Bulog Diminta Cegah Kenaikan Harga
Apabila inflasi naik, lanjut Ferry, maka akan berdampak buruk dan negatif bagi perekonomian RI.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mewanti-wanti soal bahaya perubahan iklim yang akan memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan pangan.
Pakar Ekonomi Ferry Latuhihin mengamini wanti-wanti yang disampaikan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Menurut Ferry, dari tahun ke tahun masalah stok pangan karena keterbatasan supply selalu muncul dan tak kunjung bisa diselesaikan Bapanas dan Bulog.
- Bicara Perubahan Iklim, Jokowi Tegaskan Komitmen Indonesia Bangun Ekonomi dan Industri Hijau
- Jokowi Bersyukur Ekonomi RI Tumbuh 5,11 Persen, Inflasi Terkendali
- Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
- Jokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
"Ini bukan kasus baru. Dari tahun ke tahun kasus stok pangan selalu muncul karena keterbatasan supply," tegas dia, Senin,(29/7).
Ferry mengingatkan, pentingnya Bapanas-Bulog dalam menimalisir risiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas. Ferry mengingatkan, kepada Bapanas-Bulog untuk tidak menciptakan kepanikan pasar.
"Lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dengan baik dalam arti meminimalisir risiko short-supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naik harga-harga komoditas itu," papar Ferry.
Ferry menambahkan, jika tidak dapat mencegah kenaikan harga pangan hingga kepanikan pasar maka akan menyebabkan naiknya inflasi. Apabila inflasi naik, lanjut Ferry, maka akan berdampak buruk dan negatif bagi perekonomian RI.
"Kalau inflasi naik, dampaknya tentu negatif ke pertumbuhan ekonomi," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti perubahan iklim akan memberikan dampak signifikan terhadap stok pangan, khususnya di Indonesia.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengklaim, pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk mengamankan dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Hal ini sesuai mandat dalam beleid Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dalam hal ini, Bapanas mengaku, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan untuk menunjang tercapainya CPP adalah Perum Bulog.