Kabar demo 25 November bakal 'duduki' parlemen, ini kata Ketua MPR
Kabar demo 25 November bakal 'duduki' parlemen, ini kata Ketua MPR. Tito Karnavian mengaku mendapatkan informasi adanya kelompok yang menduduki gedung DPR dan MPR untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada aksi demonstrasi (25/11) mendatang.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku mendapatkan informasi adanya kelompok yang menduduki gedung DPR dan MPR untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada aksi demonstrasi (25/11) mendatang.
Ketua MPR Zulkifli Hasan menegaskan, pihaknya siap menghadapi kelompok-kelompok yang ingin menguasai MPR/DPR demi kepentingan tertentu. Aksi kelompok tersebut dinilainya sebagai tindakan yang melanggar konstitusi.
"Kalau ada kelompok-kelompok yang ingin melakukan itu, kita ini kan negara yang sudah sepakat kita punya konstitusi, kelompok yang ingin coba-coba melanggar konstitusi akan berhadapan dengan MPR," kata Zulkifli di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/11).
Zulkifli berharap, tidak ada masyarakat yang berniat menduduki parlemen. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengantisipasi aksi tersebut.
"Mudah-mudahan itu tidak ada rakyat kita yang ingin melanggar konstitusi, sudah kita serahkan semua ke penegak hukum," tegasnya.
Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, mendapat informasi adanya agenda tersembunyi yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu saat aksi unjuk rasa pada 25 November nanti. Dari informasi yang diterima, kelompok itu akan menduduki gedung DPR dan MPR untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Info yang kami terima 25 November ada aksi unjuk rasa namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuki DPR dan MPR berusaha untuk dalam tanda petik menguasai," kata Tito di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11).
Menurut Tito, Polri dan TNI menganggap informasi adanya agenda tersembunyi dari kelompok tersebut sudah jelas melanggar Undang-undang (UU). Mengingat, tujuan dari kelompok itu ingin menduduki gedung DPR dan MPR termasuk menggulingkan pemerintahan Jokowi.
"Nah aksi ini bagi kami kepolisian dan Panglima secara UU sudah diatur pasal pasal mulai 104 sampai dengan 107 dan lain lain itu adalah perbuatan kalau bermaksud menguasai itu jelas melanggar hukum dan kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah hidup termasuk makar," timpal dia.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Bagaimana Zulkifli Hasan mendorong perkembangan UMKM? Dirinya kembali menambahkan, bahwa UMKM lokal akan bisa lebih berkembang melalui e-commerce."Kamu semua bisa jualan bahkan sampai ke luar negeri, semuanya ada lengkap kan? Kaya mas Ardi ini sampai diajarin buka toko dan pakai fitur-fitur di Kampus Shopee, jadi omset bisa tambah banyak," tambah Zulkifli Hasan.
-
Siapa yang menunggu kedatangan Zulkifli Hasan untuk menentukan cawapres Prabowo? jadi artinya beliau memang menunggu pak Zul." Langsung Deklarasi Cawapres?
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Siapa yang dihadirkan kubu Prabowo-Gibran sebagai ahli di persidangan MK? Menanggapi permohonan tersebut, kubu Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait dalam sidang tersebut menghadirkan mantan wakil menteri hukum dan HAM yang juga seorang Guru Besar Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Edward Omar Sharif Hiariej sebagai ahli di muka MK.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
Baca juga:
Kapolda Sumsel imbau warga tak buang-buang ongkos demo di Jakarta
Ketua MPR imbau tak ada demo 2 Desember
Habib Rizieq janji aksi 2 Desember super damai
Intelijen TNI dan Polri cari aktor demo 25 November dan 2 Desember
Panglima tegaskan aksi makar tak hanya urusan Polri tapi juga TNI