KASN Minta Dewas Libatkan Pegawai untuk Seleksi Calon Dirut TVRI
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan menindaklanjuti surat pengaduan dari Komite Penyelamatan TVRI, terkait proses seleksi pengganti antar waktu calon Direktur Utama TVRI.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) akan menindaklanjuti surat pengaduan dari Komite Penyelamatan TVRI, terkait proses seleksi pengganti antar waktu calon Direktur Utama TVRI.
Diharapkan, Dewan Pengawas dalam melakukan proses seleksi harus transparan. Terpenting, Dewan Pengawas harus melibatkan para pegawai TVRI. Sebab, jajaran direksi kerjanya pasti tidak bisa sendirian ke depannya.
-
Mengapa ide TVRI awalnya ditolak? Meskipun Presiden Soekarno, yang pada saat itu tidak memegang kekuasaan karena Indonesia di waktu itu bersistem parlementer, tertarik dengan usulan Maladi, kabinet yang berkuasa saat itu menolaknya karena dianggap terlalu mahal.
-
Kapan TVRI pertama kali mengudara? Sebagai jaringan televisi pertama di Indonesia, TVRI perdana mengudara pada tanggal 24 Agustus 1962.
-
Bagaimana TVRI mulai dibangun? Pada tanggal 25 Juli 1961, Menteri Penerangan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia (SK Menpen) No. 20/SK/M/1961 tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2TV).
-
Apa tujuan TVRI saat pertama kali diusulkan? R. Maladi merupakan orang yang pertama kali mengusulkan gagasan berdirinya stasiun televisi di Indonesia pada tahun 1955 dan direncanakan untuk membantu sosialisasi pemerintah dalam pemilihan umum pertama yang akan diadakan pada tahun tersebut.
-
Apa yang dilakukan Syahrini di Jakarta? Tidak ada perubahan, Syahrini selalu terlihat anggun dan menenangkan sekali.
-
Kapan Si Huma pertama kali tayang di TVRI? Si Huma tayang pertama kali di TVRI pada 30 Maret 1983 setiap hari Minggu pagi.
Anggota Komisioner KASN, Sri Hadiati Wara Kustriani mengatakan pihaknya telah menerima surat pengaduan dari Komite Penyelamatan TVRI. Kini, surat tersebut masih dipelajari oleh departemen yang membawahi Komunikasi dan Informatika.
"Saya sudah minta untuk dilanjutkan oleh Pak Rudi, yang handle beliau. Kita memang ada departemen-departemen, yang menangani Komisionernya Pak Rudi (Rudiarto) Sumarwono," kata Sri saat dihubungi wartawan, Minggu (23/2).
Surat pengaduan tersebut, Komite Penyelamatan TVRI menilai ada kejanggalan dalam proses seleksi calon pengganti Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI. Untuk itu, KASN meminta agar Dewan Pengawas melakukan proses seleksi secara terbuka.
Menurut Sri, Dewan Pengawas memang berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan Direksi TVRI. Tapi, Dewan Pengawas harus transparan dalam proses penjaringan calon pengganti antar waktu Direktur Utama TVRI ini.
"Kami hanya bisa mengimbau. Okelah (Dewas) diberi kewenangan seperti itu (mengangkat dan memberhentikan direksi), tapi mestinya kewenangan itu harus dilaksanakan secara bijak," ujarnya.
Karena, kata dia, siapa pun yang menduduki jajaran Direksi TVRI itu akan bekerja sama dengan pegawai dalam menjalankan tugasnya nanti. Makanya, Sri mengatakan Dewan Pengawas perlu melibatkan pegawai dalam proses seleksi memilih calon Direktur Utama TVRI.
"Kalau namanya Direktur Utama itu harus kerja sama dengan para pegawai, karena dia tidak bisa bekerja sendiri. Memang kalau mau lebih smooth nanti berjalannya proses selanjutnya untuk TVRI, mestinya pegawai itu diajak komunikasi, diberikan informasi sejelas-jelasnya, semua transparan," ujarnya.
Tujuannya, kata dia, menghindari adanya perasaan atau praduga para pegawai yang tidak dianggap oleh jajaran direksi ke depan. Sebab, KASN memang tidak bisa terlibat melewati kewenangan dalam proses seleksi pengganti antar waktu calon Direktur Utama TVRI ini.
"Jadi (pegawai) tidak ada yang merasa tak dianggap, tak diorangkan. Padahal, nanti direksi toh bekerjanya dengan para pegawai. Kalau bicara kewenangan, ya memang kewenangan Dewas. KASN tidak punya mandat sampai ikut campur kewenangan Dewas. Jadi (KASN) tidak bisa menghentikan proses, hanya sebatas mengimbau," jelas dia.
Alasannya, kata Sri, bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) di TVRI itu tidak mengikuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sebab, TVRI bukan 100 persen sebagai instansi publik.
"Kalau TVRI misalnya instansi publik 100 persen, di mana pegawainya semua ASN, JPT itu ASN, ya kami bisa. Ini JPT swasta, nanti pengisian Dirut mengangkat dari swasta. Dia semi publik, semi private. Itu yang kemudian membuat KASN tidak 100 persen punya kewenangan untuk handel," tandasnya.
Baca juga:
Surati KASN, Komite Penyelamatan TVRI Duga Ada Kejanggalan Seleksi Dirut PAW
BPK Serahkan Audit Kinerja TVRI ke DPR Pekan Depan
Perlawanan Helmy Yahya Dicopot dari Dirut TVRI oleh Dewas Hingga Tetes Darah Terakhir
Rapat dengan Helmy Yahya, Komisi I DPR Dorong Pemecatan Dewas TVRI
Palagan Terakhir Helmy Yahya Lawan Pemecatan Sebagai Dirut TVRI