Kasus Covid-19 Melonjak, Presiden Jokowi Pilih PPKM Mikro Dibanding Lockdown
Windhu mengatakan, penerapan PSBB ketat cukup dilakukan di wilayah yang mengalami lonjakan kasus. Melalui PSBB, pemerintah harus memblokir akses keluar masuk wilayah tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum menerapkan lockdown seiring dengan melonjaknya kasus Covid-19 dibeberapa daerah yang meningkat. Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman mengatakan saat ini Jokowi lebih memilih menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro (PPKM Mikro) untuk menekan dan mengatasi kenaikan kasus dibeberapa daerah.
"PPKM Mikro lebih efektif secara empiris. Pilihannya PPKM Mikro," kata Fadjroel kepada merdeka.com, Jumat (18/6).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana cara Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada pasangan pengantin? Presiden dan Ibu Negara memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai yang telah resmi menjadi suami istri.
-
Bagaimana Presiden Jokowi menjaga hubungan dengan keluarganya? Ia selalu menyempatkan waktu bertemu keluarga besarnya di hari raya.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kenapa Jokowi memanggil Menaker Ida dan Kakak Cak Imin? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sementara itu Epidemiolog Universitas Airlangga, Windhu Purnomo meminta pemerintah segera menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat minimal dua pekan.
"Jadi yang harus kita lakukan PSBB, minimal itu kalau kita tidak mau lockdown. PSSB setengah lockdown lah," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (16/6).
Windhu mengatakan, penerapan PSBB ketat cukup dilakukan di wilayah yang mengalami lonjakan kasus. Melalui PSBB, pemerintah harus memblokir akses keluar masuk wilayah tersebut.
"Jadi gampangnya ibarat daerah-daerah itu kan sudah mengalami kebakaran. Jadi kita harus melokalisir kebakaran itu. Jangan sampai meluas ke daerah-daerah sekitarnya," jelas dia.
Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini mendorong pemerintah mulai meninggalkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Menurutnya, PPKM mikro tak efektif mencegah laju penularan Covid-19.
"Itu (PPKM mikro) mana kita sebut efektif itu? Kalau efektif tidak terjadi seperti ini kan. Jadi jangan suka bermain-main istilah, tetapi enggak ada isinya, implementasinya nggk ada," ujarnya.
Sebagai informasi, dalam sepekan terakhir, lonjakan kasus Covid-19 terjadi di enam provinsi Pulau Jawa. Yakni, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten dan Jawa Timur.
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan lonjakan kasus Covid-19 dipicu aktivitas sejak Ramadan dan Lebaran Idulfitri 2021.
"Jadi kenaikan kasus ini terutama dipicu oleh kegiatan dari Ramadan dan Idulfitri. Seperti sejarahnya tahun lalu juga terjadi seperti itu," jelasnya.
Wiku belum bisa memastikan keterkaitan adanya varian baru Covid-19 dengan lonjakan kasus. Sebab, hingga kini belum ada penelitian yang membuktikan kenaikan kasus diakibatkan varian baru Covid-19.
"Kami akan menyampaikan informasi lebih lanjut apabila hasil penelitian lebih dalam yang mungkin dilakukan perguruan tinggi atau Kemenkes yang bisa membuktikan adanya potensi hubungan antara varian yang beredar di Indonesia dengan jumlah kasus yang ada," kata Wiku.
Baca juga:
Puji PPKM Mikro di Desa Bae Kudus, Kapolri Sekolahkan Bhabinkamtibmas Jadi Perwira
Kapolri dan Panglima TNI Datangi Kudus, Cek PPKM Mikro dan Vaksinasi Covid-19
Wagub DKI Soal Tarik Rem Darurat: Gubernur dan Forkopimda Tunggu 1-2 Hari ke Depan
57 Warga Satu Dusun di Desa Sriwedari Magelang Terpapar Covid-19
Kasus Covid-19 Melonjak, Epidemiolog Minta Pemerintah Terapkan PSBB Ketat
Wagub Soal DKI Diminta PSBB: Sudah Diputuskan PPKM 2 Minggu dan Prokes Diperketat
39 Ribu Desa Sudah Bangun Posko PPKM Mikro