Kasus Kebocoran Data, Polri Ajukan Izin Penyitaan Server BPJS Kesehatan
Rusdi menyebut, untuk server BPJS ini berada di daerah Surabaya, Jawa Timur. Sehingga, membuat penyidik membuat permohonan izin khusus penyitaan server.
Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, pihaknya telah membuat permohonan penyitaan server BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan terkait kasus kebocoran data peserta BPJS Kesehatan yang sempat beredar melalui sejumlah akun media sosial Twitter.
"Telah buat permohonan izin khusus penyitaan terhadap server BPJS Kesehatan," kata Rusdi di Mabes Polri, Senin (15/6).
-
Apa saja yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan pemberian informasi dan penanganan pengaduan peserta? Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehata Nasional (JKN), BPJS Kesehatan resmi memperkenalkan inovasi terbaru melalui Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan dan Portal Quick Response (POROS).Kedua inovasi tersebut dirancang untuk memaksimalkan pemberian informasi dan menangani pengaduan peserta di rumah sakit.
-
Bagaimana Pantarlih melakukan pemutakhiran data pemilih? Pencocokan dan penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung.
-
Apa tugas utama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)? PPDP pemilu bertugas tugas untuk memastikan proses pemilihan berjalan secara transparan, jujur, dan adil. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP Pemilu adalah satu dari sekian banyak hal mengenai pemilu yang penting untuk dipelajari pada euforia politik Tanah Air tahun 2024 ini.
-
Siapa yang meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam memberikan data pribadi? OJK meminta masyarakat agar selalu berhati hati serta tidak gegabah melakukan tindakan yang berpotensi sebagai ladang pencurian data pribadi.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan meningkatkan layanan kesehatan bagi pesertanya? Salah satu upaya yang dilakukan melalui pertemuan antara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti bersama Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.
-
Siapa yang bisa memanfaatkan POROS BPJS Kesehatan? "POROS BPJS Kesehatan dapat diakses oleh peserta JKN yang sedang mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan melalui x-banner atau poster yang tersedia di area pendaftaran maupun pelayanan," tambah Ghufron.
Rusdi menyebut, untuk server BPJS ini berada di daerah Surabaya, Jawa Timur. Sehingga, membuat penyidik membuat permohonan izin khusus penyitaan server.
"Servernya itu ada di Surabaya. Server BPJS-nya ada di Surabaya sehingga penyidik membuat permohonan izin khusus penyitaan terhadap server itu ke pengadilan negeri Surabaya. karena servernya ada di Surabaya," ungkapnya.
Terkait kasus ini, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap belasan saksi. Salah satunya yakni dari pihak BPJS itu sendiri.
"Penyidik telah memeriksa lebih kurang 15 saksi dari BPJS, Vendor, BSSN juga telah diperiksa," sebutnya.
"Lalu juga telah memeriksa secara online cryptocurrency yang diduga itu milik pelaku. Untuk sementara penyidik telah menemukan profil milik pelaku yang ada di dalam raidforum itu. Profilnya penyidik sudah membaca itu, tinggal di dalami oleh penyidik. Ke depan ada perkembangannya. Tentunya sudah mengarah profil ke pelaku," sambungnya.
Saat disunggung, apakah pelaku berada di luar negeri. Ia akan memastikan soal keberadaan itu. "(Pelaku di luar negeri) Nanti dipastikan," ujarnya.
Kabar Kebocoran
Sebelumnya, kabar terkait kebocoran data peserta BPJS Kesehatan beredar melalui sejumlah akun media sosial Twitter.
Sejumlah warga net memberikan komentar terkait situasi itu, di antaranya yang dipantau melalui akun @ndagels dan @Br_AM.
Pada akun tersebut diunggah tangkapan layar berisi percakapan oknum yang menjual sekitar 290 juta data penduduk Indonesia yang bersumber dari data situs BPJS Kesehatan.
Komponen yang dijual berupa nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat, email, tanggungan, dan lainnya.
Bahkan ada sebagian netizen yang mengecek sampel data yang ditawarkan dan mengklaim bahwa semua komponen sesuai.
Netizen juga mengomentari argumentasi BPJS Kesehatan terkait selisih data peserta yang bocor lebih banyak dari data yang sebenarnya tercatat di BPJS Kesehatan.
"Argumentasi BPJS Kesehatan datanya enggak sampai Rp290 juta, tetapi kan ada juga data peserta yang sudah meninggal. Makanya bisa sampai Rp290 juta," komentar netizen.