Kasus korupsi UPS, anggota DPRD DKI segera diperiksa polisi
"Kita masih minta kepada BPKP untuk melakukan audit, sehingga bisa ditentukan berapa besar kerugian," kata Martinus.
Polda Metro Jaya terus mendalami pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di sejumlah sekolah DKI Jakarta. Sebanyak 73 orang saksi sudah dimintai keterangan.
"Tentu ini satu proses pemeriksaan yang cepat, termasuk untuk pengumpulan barang bukti, keterangan-keterangan lain, serta penyitaan dari beberapa dokumen yang ada. Penetapan-penetapan barang yang kita minta juga sudah kita minta ke pengadilan negeri," ujar Kabid Humas Polda Metro Kombes Martinus Sitompul, Kamis (19/3).
Untuk saksi selanjutnya, menurut Martinus, penyidik berencana akan memanggil sejumlah anggota DPRD DKI. Namun, mantan Kabid Polda Jawa Barat ini, belum dapat memastikan waktunya.
"Nanti kita akan lakukan pemanggilan-pemanggilan (anggota DPRD)," tuturnya.
Dia menambahkan pemanggilan siapa pun yang terlibat dalam proses pengadaan UPS mulai dari pembuatan rencana kerjanya atau KAK (kerangka acuan kerja) sampai pada proses pelelangan, kewenangan, dan sampai pada barang yang dihadirkan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh BPHP.
"Tentu dari awal sampai akhir, ini menjadi bagian dari proses penyidikan dari pihak kepolisian," imbuhnya.
Untuk kerugian negara, kata Martinus masih dilakukan penghitungan. "Kita masih minta kepada BPKP untuk melakukan audit, sehingga bisa ditentukan berapa besar kerugian dan kemana saja," ujar Martinus.
Dia membantah jika proses penyelidikan berjalan lamban. Polda Metro, lanjutnya, juga membuka peluang jika Mabes Polri akan mensupervisi kasus tersebut.
"Nanti kita lihat, sampai saat ini belum. Tetapi dalam komunikasi dengan Bareskrim memang ada supervisi dan asistensi yang membutuhkan satu penanganan khusus karena ini memang menyangkut ada pasal 2 dan pasal 3, menyangkut swasta dan pegawai negeri. Tentu supervisi dan asistensi apa dari Bareskrim, kita tunggu saja dulu," tandasnya.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
Baca juga:
Ahok soal kasus UPS tak diusut KPK: Lupakanlah sudah diambil polisi
Kasus korupsi UPS, Polda Metro periksa penyedia jasa & sekolah
Polisi butuh 50 saksi lagi sebelum tetapkan dalang korupsi UPS
Bareskrim diminta turun tangan usut dugaan korupsi UPS DKI
Anak buah Ahok heran maunya DPRD, evaluasi RAPBD malah bahas program