Kasus reklamasi, KPK bakal panggil Fauzi Bowo dan Ahok
Penyidik KPK akan memeriksa setiap pihak yang terlibat atau pernah terlibat dari kasus ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap rancangan peraturan daerah (raperda) reklamasi zonasi pesisir utara pantai Jakarta. KPK bahkan telah melakukan permohonan pencekalan terhadap Sugianto Kusuma alias Aguan terkait kasus ini.
Menurut Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, posisi Aguan saat ini menjadi sumber keterangan dalam kasus ini. Lantaran perusahaan Aguan yakni PT Agung Sedayu Group juga menggarap salah satu proyek reklamasi di salah satu pulau Jakarta.
"Masih hal yang sama PT APL (Agung Podomoro Land) ASG (Agung Sedayu Group) ini jadi salah satu perusahaan yang melakukan reklamasi dan akan dikembangkan," kata Yuyuk di gedung KPK, Senin (4/4).
Saat disinggung kemungkinan Aguan turut terlibat dalam pemberian suap guna membahas raperda DKI Jakarta, Yuyuk enggan berkomentar. Dia mengatakan hal tersebut masih bagian dari penyidikan.
"Mengenai dugaan suap itu akan didalami penyidik," ujarnya.
Yuyuk menambahkan penyidik juga akan memeriksa setiap pihak yang terlibat atau pernah terlibat dari kasus ini. Termasuk memanggil mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Pekan ini silakan ditunggu akan ada pemeriksaan-pemeriksaan tersangka dan juga saksi-saksi yang lain. Semua pihak yang terlibat dan pernah terlibat itu akan kita (KPK) panggil," tandasnya.
Secara terpisah Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan tidak menutup kemungkinan saksi-saksi yang nantinya akan diperiksa oleh KPK berasal dari anggota legislatif dan eksekutif.
"Harus itu yang saya sebut demi keadilan, kejujuran dan kebenaran, tapi nanti kita susun jadwal dulu," pungkasnya.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan raperda (rancangan peraturan daerah) zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Ketua komisi D DPRD DKI M Sanusi ditangkap saat melakukan transaksi dengan pihak swasta berinisial GEF yang berperan sebagai perantara dari PT Agung Podomoro Land (APL).
PT Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektar yang diperuntukan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.
Baca juga:
Tersangka pemberi suap ke Sanusi tutupi wajahnya saat tiba di KPK
Taufik bantah usul turunkan kontribusi pengembang jadi 5 persen
Polri siap bantu KPK garap kasus suap Agung Podomoro
Ini pengembang yang garap proyek 17 pulau di teluk Jakarta
DPD PDIP DKI instruksikan fraksi hentikan pembahasan Raperda zonasi
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Kapan Mahkamah Agung memutuskan kasasi kasus TPPU Irfan Suryanagara? Kasasi kasus atas dua terdakwa yakni Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty, kata Arif, diputus tanggal 14 Juni 2023.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.