Kasus Sengketa Lahan Tanah di Bali Masih Menonjol Selama 2018
Dari catatan Ombudsman Provinsi Bali, laporan yang paling banyak pada tahun 2018 mengenai masalah pertanahan sebanyak 20 persen. Kemudian kepegawaian 13 persen, kepolisian 11 persen, serta pendidikan dan infrastruktur yang masing-masing 8 persen.
Ombudsman Provinsi Bali di tahun 2018 telah menyelesaikan 110 laporan masyarakat dari jumlah total 126 laporan yang sudah masuk.
Dari catatan Ombudsman Provinsi Bali, laporan yang paling banyak pada tahun 2018 mengenai masalah pertanahan sebanyak 20 persen. Kemudian kepegawaian 13 persen, kepolisian 11 persen, serta pendidikan dan infrastruktur yang masing-masing 8 persen.
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Bagaimana Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
-
Kapan Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
-
Kapan Pesta Rakyat Simpedes di Denpasar akan diadakan? Rencananya, PRS di Denpasar akan digelar pada 23-24 September 2023 di Lapangan Niti Mandala Renon.
-
Apa yang disita oleh petugas Satpol PP di Denpasar? Barang bukti yang sita itu 4,5 kg daging anjing dan (ada yang sudah diolah) berupa rica-rica dan rawon. Itu, katanya laris dikonsumsi oleh orang-orang terbatas," kata Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, saat dikonfirmasi Kamis (1/8).
Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab mengatakan, untuk laporan yang telah ditangani sudah mencapai 87 persen.
"Kita senang dengan capaian yang ada, kita bisa menghasilkan 87 persen dari pemeriksaan laporan dari total 126 laporan yang masuk ke Ombudsman. Kita juga senang Ombudsman ikut mendorong upaya perbaikan pelayanan publik dengan cara menyelesaikan laporan-laporan masyarakat," kata Umar saat konferensi pers, di kantor Ombudsman Denpasar, Bali, Kamis (3/12).
Menurut Umar, untuk tahun 2018, laporan yang paling banyak masuk ada masalah pertanahan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar. "Pertanahan yang paling banyak di tahun 2018, karena mencapai 20 persen. Untuk pertahanan yang paling banyak kasus personal seperti patok (tanah) yang harus diukur ulang dan sebagainya," ujarnya.
Untuk kendalanya tidak bisa menyelesaikan sisa laporan kasus tersebut, Umar berpendapat karena setiap laporan ada levelnya tersendiri. Mulai level sedang, ringan dan berat.
"Mungkin pada level berat yang belum bisa kita mencapai 99 persen. Berat karena memang butuh waktu yang cukup panjang. Kita upayakan mencapai 99 persen, karen kita dikasih waktu sampai 15 Januari 2019," ujarnya.
"Kita berharap tahun 2019, semakin banyak yang melapor ke Ombudsman, supaya lebih baik lagi perbaikan-perbaikan pelayanan publik ini," tandas Umar.
Baca juga:
Rektor UGM Ogah Penuhi Panggilan Ombudsman Terkait Dugaan Pemerkosaan Agni
Komisioner Ombudsman Nilai Peleburan BP Batam Bermuatan Politik
Januari, Ombudsman Temui Penyidik Polda Metro Bahas Maladministrasi Kasus Novel
Bantah Tak Kooperatif, Novel Curiga Adrianus Punya Konflik Kepentingan
Perbaiki Layanan Publik, Klungkung Raih Penghargaan dari Ombudsman RI
Seleksi Komisioner Regulator Telekomunikasi 'Terganggu' Dominasi Operator Tertentu
Pemerintah Disarankan Kaji Ulang Rencana Peleburan Kepemimpinan BP Batam