Kasus solar HSD, polisi segera limpahkan berkas tahap pertama
Polisi masih melakukan melakukan penyempurnaan berkas-berkas yang diperlukan untuk diteruskan ke kejaksaan.
Polisi masih berupaya menyelesaikan kasus tender bahan bakar minyak dari PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI). Setidaknya, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi, termasuk ahli dan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.
"Sudah melakukan pemeriksaan 30 saksi termasuk ahli, ini sudah proses penyelesaian berkas segera limpahkan tahap satu ke kejaksaan, disegerakan kami tunggu penyelesaian berkas apa sudah cukup keterangan atau penjelasan lanjut untuk diteliti kejaksaan," papar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Komisaris Besar Pol Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/2).
Saat ini, polisi sedang berusaha melakukan penyempurnaan berkas-berkas. Di antaranya mempersiapkan alat bukti sebelum diserahkan kepada Kejaksaan Agung.
Untuk diketahui, PLN membuka tender pengadaan bahan bakar minyak jenis solar HSD sebanyak 1,3 sampai 1,5 juta kiloliter per tahun. Pengadaan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik di tujuh lokasi, antara lain Tanjung Priok, Jakarta Utara; Muara Karang, Jakarta Utara; Tambak Lorok, Jawa Tengah; Muara Tawar, Jawa Barat; Gresik, Jawa Timur; Belawan, Sumatera Utara; dan Grati, Jawa Timur.
Kontrak pengadaan terjalin selama empat tahun, yakni 2010 hingga 2014. Kala itu sebagian besar kebutuhan BBM ke PLN dipasok PT Pertamina (Persero) melalui kontrak eksklusif sebagai bagian sinergi antar-BUMN, sementara sisanya dilakukan melalui tender terbuka.
Salah satu pemenang tendernya adalah TPPI. Namun PLN akhirnya memutuskan kontrak pasokan BBM dari TPPI untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Belawan. Sebab, kilang TPPI berhenti beroperasi.
Volume kontrak dengan TPPI sebesar 300 ribu kiloliter HSD per tahun hingga 2014. Oleh sebab itu, PLN mengalihkan pasokan BBM dari TPPI ke Shell.
Baca juga:
Honggo sakit, Bareskrim belum pastikan pemeriksaan kasus BBM PLN
Bareskrim bakal periksa kembali Honggo soal kasus korupsi PLN
Jaksa Agung: Kejari pun mampu tangani kasus Dahlan Iskan
Dahlan belum aman meski menang praperadilan
Yusril tantang Jaksa Agung ambil alih kasus Dahlan Iskan
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kasus korupsi? Sorotan kini tertuju pada Sirajuddin Machmud, suami dari Zaskia Gotik, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi ini? Untuk kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan guna kepentingan penyidik KPK. Sementara untuk satu tersangka lain yakni Direktur PT KIM, Karunia diharapkan agar kooperatif dalam pemanggilan penyidik KPK.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.