Kasus Suap Anak Usaha Sinar Mas, KPK Periksa Ketua DPRD Kalteng
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Reinhard Atu Narang. Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pengawasan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan perusahaan sawit, anak usaha Sinar Mas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Reinhard Atu Narang. Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pengawasan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan perusahaan sawit, anak usaha Sinar Mas.
"Saksi Reinhard Atu Narang akan dimintai keterangan untuk tersangka WAA (Willy Agung Adipradhana-CEO PT Binasawit Abadi Pratama Kalteng Utara)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (14/11).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Belum diketahui apa yang akan digali dari politikus PDI Perjuangan itu. Namun diduga Reinhard mengetahui soal dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Binasawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Mereka di antaranya Ketua Komisi B DPRD Kalteng Borak Milton, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng Punding LH Bangkan, anggota Komisi B DPRD Kalteng Edy Rosada, dan Arisavanah. Keempatnya diduga penerima suap.
Sementara tiga orang lainnya yang diduga sebagai pemberi suap yaitu Direktur PT Binasawit sekaligus Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk Edy Saputra Suradja, CEO PT Binasawit Wilayah Kalteng Utara Willy Agung Adipradhana, dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Zaldy.
Diduga sejumlah anggota Komisi B DPRD Kalteng menerima uang Rp 240 juta dari pengurus PT Binasawit, anak usaha PT Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk. Uang itu sebagai pelicin agar legislator di Komisi B tak melakukan pengusutan dugaan pencemaran lingkungan.
PT Binasawit telah beroperasi sejak 2006 silam, hingga saat ini diduga belum memiliki kelengkapan izin, di antaranya Hak Guna Usaha (HGU), lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan jaminan pencadangan wilayah.
Reporter: Fachrur Rozie
Baca juga:
Ongkos Politik Anak Amin Santono senilai Rp 1,2 M Disebar ke DPC PKB
PNS Pemkab Bekasi & Manajemen Lippo Diperiksa KPK Terkait Suap Izin Meikarta
Cegah Marak Praktik Suap, Pemerintah Disarankan Perbaiki Proses Perizinan
KPK Minta Imigrasi Periksa Andi Sofyar Usai Jadi Saksi di Pengadilan
KPK Kembali Periksa Bupati Lampung Selatan Nonaktif
KPK Kembali Sita Tanah Milik Adik Zulkifli Hasan Terkait Kasus Pencucian Uang