Kasus Sumber Waras, PKS sebut KPK lemah dan pasang badan untuk Ahok
Nasir Djamil menilai, pada kasus lain justru KPK tampak tak mau kompromi.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengkaji kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Tercatat, terakhir KPK mengadakan pertemuan berkala pada 20 November 2015.
Menurut Nasir, hal ini yang membuat penanganan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras menjadi berlarut-larut. Politikus PKS ini menuturkan, pertemuan berkala tersebut harusnya dimanfaatkan. Sebab hal tersebut menjadi solusi untuk menghindari polemik audit.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Bagaimana Kelurahan Sadar Hukum di DKI Jakarta diwujudkan? Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,"
-
Bagaimana kondisi Wali Kota Semarang saat kantornya digeledah KPK? Dalam penggeledahan itu, perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tidak terlihat. Ia pun dinyatakan menghilang atau tak ada kabar selama berhari-hari.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Nasir heran, untuk kasus Sumber Waras KPK terlihat lemah dan seolah pasang badan untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Sulitnya menemukan dua alat bukti, seolah pimpinan KPK ini pasang badan. Sehingga ada publik minta kalau begitu bubarkan saja BPK," ujar Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi III DPR dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).
Namun di kasus lain yang pola penanganannya melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK cenderung lebih cepat dalam mengungkapnya dan tak mau kompromi.
"Dalam catatan saya KPK sulit menemukan dua alat bukti selain OTT. Ini tantangan KPK," ucapnya.
Baca juga:
KPK sebut belum cukup bukti kerugian negara di kasus RS Sumber Waras
KPK nyatakan tak ada korupsi di Sumber Waras, ini reaksi Ahmad Dhani
Kasus Sumber Waras tak bermasalah, DPR pertanyakan kredibilitas KPK
Lulung sudah menebak Ahok bakal lolos dari kasus Sumber Waras
Kajian Sumber Waras dibuka, Ahok klaim 'niat jahat saja tak ada'
Beberkan Sumber Waras di DPR, KPK yakin tak terjebak nuansa politis
PDIP minta KPK buka secara gamblang soal kasus Sumber Waras
KPK akan beberkan hasil pemeriksaan kasus Sumber Waras di DPR