Kejagung Kawal Proyek Pemerintah: Jaksa Dilarang Cari Kesalahan Demi Untung Pribadi
Jaksa Agung Muda Intelijen, Sunarta menegaskan, agar tujuan tersebut terwujud, pihaknya akan mendukung upaya pemerintah melalui pendekatan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi termasuk mencari-cari kesalahan demi keuntungan pribadi.
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI berkomitmen untuk mengawal Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal itu disampaikan saat acara sosialisasi pengamanan pembangunan strategis kegiatan PSN pada Kementerian PUPR, Kamis (20/5).
Jaksa Agung Muda Intelijen, Sunarta menegaskan, agar tujuan tersebut terwujud, pihaknya akan mendukung upaya pemerintah melalui pendekatan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi termasuk mencari-cari kesalahan demi keuntungan pribadi.
-
Apa yang dikembalikan Achsanul Qosasi ke Kejagung? “Telah berhasil mengupayakan penyerahan kembali sejumlah uang sebesar USD 619.000 dari tersangka AQ, sehingga total penyerahan uang tersebut senilai USD 2.640.000 atau setara dengan Rp40 miliar,” tutur Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Siapa yang mengapresiasi langkah Jaksa Agung? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana letak Pura Agung Kertajaya? Mengutip laman Pemkot Tangerang, Pura Agung Kertajaya sudah berdiri sejak 1989 di Jalan KS Tubun nomor 108, Koang Jaya.
-
Dampak apa yang ditimbulkan oleh hujan disertai angin kencang di Jogja? Hujan dan angin kencang yang terjadi pada Kamis (4/1) menyebabkan kanopi drop zone di sisi selatan Stasiun Yogyakarta roboh. Akibatnya lima unit mobil tertimpa kanopi itu dan mengalami kerusakan ringan.
“Penegakan hukum yang mendukung investasi, menghindari mencari kesalahan administrasi maupun perizinan demi mendapatkan keuntungan pribadi dan meningkatkan pengamanan dan penyelamatan aset BUMN dan BUMD serta Pemerintah Daerah,” kata Sunarta.
Terlebih, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menitikberatkan proses penegakan hukum tidak lagi pada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi.
Oleh karena itu, Sunarta menerangkan, saat ini Bidang Intelijen berupaya melakukan upaya-upaya preventif guna meminimalisasi peluang dan risiko-risiko terjadinya Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam proyek-proyek pembangunan strategis, sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya.
“Khusus kegiatan pengamanan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Bidang Intelijen Kejaksaan RI. dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan negara,” jelasnya.
Dia merinci secara umum, pola kerja Pengamanan Pembangunan Strategis dimulai ketika stakeholder yang melaksanakan pembangunan strategis menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, ataupun gangguan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan.
Sehingga dalam kondisi yang demikian, Sunarta mengatakan, pihaknya dapat membantu pengamanannya. Dalam arti memberikan bantuan penyelesaian permasalahan, terutama dari aspek hukumnya.
Kemudian, Sunarta menuturkan dalam kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis, Bidang Intelijen juga dapat melakukan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap aset-aset Kementerian dan BUMN yang perlu untuk dipulihkan yang berkolaborasi bersama dengan Jaksa Pengacara Negara.
“Pelaksanaan pembangunan strategis merupakan salah satu upaya serius dan masif yang dilakukan Pemerintah dalam menghadirkan kemajuan, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara serius, transparan dan akuntabel, terlebih dana pembangunan yang dipakai berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat atau utang yang dilakukan oleh negara,” tegasnya.
Maka, dia mengajak kepada Kepala Balai Unit Satuan Kerja beserta jajarannya di lingkungan Kementerian PUPR untuk selalu berkoordinasi dan bekerjasama secara aktif. Sehingga dapat bersama- sama bersinergi dalam menyukseskan pembangunan strategis di Indonesia.
“Dengan demikian, kepada para Kepala Balai Unit Satuan Kerja beserta jajarannya di lingkungan Kementerian PUPR untuk tidak perlu khawatir dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan anggaran demi mensukseskan visi misi Presiden dalam melanjutkan pembangunan guna mencapai tujuan berbangsa sebagaimana telah digariskan dalam pembukaan UUD 1945,” pungkasnya.
Baca juga:
Petinggi Kejagung Diduga Kumpul di Rumah Jaksa Agung saat Lebaran, Ini Kata DPR
Beredar Foto Petinggi Kejagung Diduga Kumpul di Rumah Jaksa Agung saat Lebaran
Kasus Asabri, Kejagung Periksa 6 Saksi, 1 Ahli dan Tersangka
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Dua Bidang Tanah di Bandung Milik Benny Tjokro
Kejagung Limpahkan Penyidikan Kasus Korupsi Bantuan Benih Jagung ke Kejati Lampung