Kejar pengesahan Tax Amnesty, Menkeu sampai datangi rumah Ketua DPR
"Tadi malam beliau ketemu saya di rumah," kata Ade di Kompleks Parlemen.
Ketua DPR Ade Komarudin mengungkapkan pemerintah memiliki keinginan besar agar payung hukum tax amnesty atau pengampunan pajak bisa segera diresmikan menjadi undang-undang oleh DPR.
Bahkan menurut Ade, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sampai mendatangi rumahnya. Bambang menjelaskan secara detail ke Ade terkait apa fungsi dan dampak positif bagi pemerintah ke depan jika ada undang-undang tax amnesty.
"Beliau harus mengatakan begitu. Tadi malam beliau ketemu saya di rumah," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).
Politikus Partai Golkar ini menilai bahwa DPR sanggup dengan segera mengesahkan undang-undang tersebut. Menurutnya pembahasan di legislatif akan dipercepat pasca masa reses.
"Saya sampaikan, pokoknya tax amnesty kita garap setelah reses. Bisa. Paling lama sebulan. Sebelum APBN-P selesai," tuturnya.
Sebelumnya Ade berharap agar seluruh pihak mendukung disepakatinya undang-undang usulan pemerintah tersebut.
"Tolong tax amnesty didukung agar negeri ini tidak defisit. Tolong semua pihak mendukungnya agar itu terwujud," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/3) kemarin.
Tax amnesty atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang bagi Wajib Pajak yang menyimpan dananya di luar negeri dengan imbalan pembayaran pajak yang tarifnya lebih rendah atau tidak dikenakan denda akibat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.
Dengan dilakukannya tax amnesty ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya ke Indonesia sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.
Meski dalam pembahasannya pemerintah menyerahkan sepenuhnya pada DPR, namun Presiden Jokowi berkali-kali menegaskan agar pembahasan cepat selesai.
Baca juga:
Menkeu era SBY sebut tax amnesty bisa tingkatkan basis pajak
Ketua DPR: Tolong tax amnesty didukung agar negeri ini tak defisit
Kebijakan pengampunan pajak untuk mengampuni koruptor?
Penerapan pengampunan pajak tingkatkan perekonomian Indonesia
Kebijakan pengampunan pajak belum bisa kembalikan dana asing ke RI
-
Kapan Kemenkeu RI berganti nama menjadi Kementerian Keuangan? Sejak 2009, Departemen Keuangan resmi berubah nama menjadi Kementerian Keuangan sampai sekarang.
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Siapa yang mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.