Kejar Tayang PTM Terbatas pada Juli 2021, Vaksinasi Guru Masih Jadi PR

Pemerintah mendorong pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada Juli 2021. Namun, sampai saat ini baru 30 persen sekolah di seluruh Tanah Air yang menyediakan opsi PTM terbatas.

2021-06-11 07:29:00

Pemerintah mendorong pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada Juli 2021. Namun, sampai saat ini baru 30 persen sekolah di seluruh Tanah Air yang menyediakan opsi PTM terbatas.

Dengan percepatan vaksinasi Covid-19 terhadap guru dan tenaga kependidikan, angkanya diharapkan bisa jadi 100 persen. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bahkan telah mewajibkan sekolah-sekolah, yang guru dan tenaga pendidikannya telah mendapatkan vaksinasi lengkap, untuk menyediakan opsi PTM terbatas bagi para siswa.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut, hingga kurang dari satu bulan menjelang Juli, angka vaksinasi Covid-19 terhadap para pendidikan kurang dari 50 persen.

"Dari 5,6 juta guru dan tenaga kependidikan yang harus divaksin, sampai hari ini baru sekitar 1,5 juta guru dan tenaga kependidikan yang tervaksin," ujar Syaiful Huda dalam sebuah acara di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (10/6).

Menurut Huda, dengan angka seperti itu, pemerintah seakan kejar tayang untuk melakukan PTM terbatas pada Juli nanti. Pasalnya, masih banyak guru dan tenaga kependidikan yang perlu mendapatkan vaksinasi lengkap.

"Artinya masih ada dua per tiga, baru sekitar 30 persen, artinya Kemendikbud dan Satgas Covid harus kejar tayang secepat-cepatnya guru dan tenaga kependidikan divaksin, sebelum bulan Juli, karena ini menjadi syarat wajib," katanya.

Vaksinasi para guru merupakan syarat wajib pemberlakuan PTM terbatas. Hal ini mengingat masih banyak guru yang berusia rentan di sekolah, sehingga memunculkan risiko keterpaparan Covid-19 lebih besar jika mereka tak divaksin.

"Karena banyak profil guru kita itu relatif sudah sepuh-sepuh, jadi kalau dia nggak divaksin risikonya besar sekali, risiko besar terhadap guru-guru kita dan risiko terhadap anak-anak peserta didik kita, itu kenapa waktu itu kita sepakat ini harus vaksin," paparnya.

Kesiapan Sekolah

Huda menerangkan, pekerjaan lainnya bagi pelaksanaan PTM terbatas ialah kesiapan sekolah untuk menerapkan protokol kesehatan selama pembelajaran. Dia mengutip laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebut kesiapan sekolah sudah mencapai sekitar 70 persen.

"Syukur Alhamdulillah kemarin Ibu Retno meng-update ke saya hasil survei dari KPAI sudah mencapai 71 persen sekolah yang sudah siap untuk melaksanakan protokol kesehatan dan menyediakan protokol kesehatan di sekolahnya masing-masing, jadi lompatannya tinggi," katanya.

Huda menganggap angka tersebut cukup baik. Pasalnya, mengacu pada laporan KPAI pada enam bulan lalu baru empat dari 12 sekolah yang siap menjalankan protokol kesehatan jika diadakan PTM terbatas.

Menurut Huda, tugas terberat tetap vaksinasi terhadap para guru dan tenaga kependidikan. Menurutnya jika Kemendikbudristek kukuh untuk PTM terbatas pada Juli nanti, maka Huda minta pekerjaan rumah vaksinasi terhadap pendidik segera selesaikan.

"Artinya kalau Mas Menteri Nadiem ingin terus target PTM dan target Pak Presiden juga ingin supaya PTM ini bisa berjalan bulan Juli apa pun yang terjadi, berarti harus menuntaskan PR menyangkut soal vaksinasi guru dan tenaga kependidikan. Kalau ini bisa selesai, artinya rekomendasi Komisi 10 yang memang tepat merekomendasikan harus PTM, itu insya Allah bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.

Siap Kerahkan Sumber Daya untuk Vaksinasi Pendidik

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengaku terjadi hambatan dalam proses vaksinasi Covid-19 terhadap pendidik dan tenaga kependidikan. Nadiem menyebut, dari awal target vaksinasi selesai pada Juli 2021, namun hingga kini baru 28 persen guru dan tenaga kependidikan mendapatkan vaksinasi.

Untuk itu, Nadiem memasang target baru hingga akhir Agustus 2021. Demi mempercepat proses vaksinasi kepada para pendidik, Nadiem bakal melibatkan sumber daya dari perguruan tinggi (PT), utamanya dari Fakultas Kesehatan.

"Untuk akselerasi Kemendikbudristek akan jadi salah satu operator vaksinasi. Kami merasa ini Kemendikbudristek bertanggung jawab untuk vaksinasi semua guru-guru ini, tanpa ini kita tidak bisa melaksanakan tatap muka (pembelajaran secara tatap muka)," ujar Nadiem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (31/5).

Menteri berusia 36 tahun itu mengatakan, akan ada 13 ribu tenaga dari PT untuk membantu mempercepat proses vaksinasi terhadap para guru di seluruh Tanah Air.

"Dari Fakultas Kesehatan negeri (perguruan tinggi negeri) 28 fakultas terlibat, dari Fakultas Kesehatan swasta ada 21 yang terlibat, ada dari RS pendidikan. Ini semua vaksinator yang akan kita gunakan, kita kerahkan khusus mengakselerasi guru," katanya.

Nadien mendorong percepatan vaksinasi terhadap para pendidikan dan tenaga kependidikan. Hal ini demi menyongsong PTM di sekolah pada Juli 2021.

"Dengan pasokan vaksin yang sering terhambat karena di luar kontrol kita, kita masih bisa memvaksinasi 28 persen dari 5,6 juta pendidik dan tenaga pendidik di Indonesia dengan waktu yang lumayan singkat," ucapnya.

Dengan hambatan itu, Nadiem memasang target vaksinasi terhadap lebih dari 5 juta pendidikan dan tenaga kependidikan bisa tercapai paling telat akhir Agustus 2021.

"Jadi kita memang mengejar, jadinya insya Allah kita masih bisa mencapai target kita, insya Allah harapannya di akhir bulan Juli atau paling telat akhir bulan Agustus," ucapnya.

Sumber: Liputan6.com
Reporter: Yopi Makdori

Baca juga:
DPR Sebut Lima Alasan PTM Terbatas Harus Terlaksana
Kemendikbud Sebut PTM Siswa PAUD Diarahkan Melakukan Aktivitas di Luar Ruangan
PTM Terbatas, Antara Kesiapan Sekolah dan Peran Orang Tua
DPR Nilai Alasan PTM Harus Digelar: Anak-anak Semakin Tidak Produktif
DPR: Arahan Pemerintah Soal PTM Tidak Harus Diterapkan di Seluruh Sekolah

(mdk/yan)