Kemendagri utang Rp 1,2 T karena e-KTP, Hanura minta KPK usut tuntas
Kemendagri utang Rp 1,2 T karena e-KTP, Hanura minta KPK usut tuntas. Pemerintah memiliki utang memiliki sebesar USD 90 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun kepada perusahaan asal Amerika Serikat soal proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP.
Pemerintah memiliki utang memiliki sebesar USD 90 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun kepada perusahaan asal Amerika Serikat soal proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Lebih parahnya lagi, 110 juta data kependudukan warga Indonesia saat ini dipegang perusahaan asing itu dan rawan disalahgunakan.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana mengaku terkejut dan menyayangkan proyek strategis seperti e-KTP bisa diserahkan kepada perusahaan asing.
"Kita juga terkejut kenapa dalam masalah yang strategis seperti masalah kependudukan ini kita menggunakan perusahaan asing. Kita menyayangkan," kata Dadang saat dihubungi merdeka.com, Jumat (25/11).
Dadang menyerahkan pengusutan masalah utang proyek ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berharap, KPK dan pemerintah bisa mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam penentuan pemenang tender.
"Kalau masalah utang dan penggunaan perusahaan asing ini kan sedang ditelusuri oleh KPK, apakah ada problem atau tidak. Mudah-mudahan ada titik terang. Ya tindak tegas kalau ada pelanggaran hukum," tegasnya.
Seperti diketahui, pasca dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mendapatkan kabar buruk dari perusahaan asal Amerika Serikat soal utang proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Perusahaan yang disubkontrak oleh konsorsium pemenang tender itu menemui Tjahjo. Mereka mengatakan pemerintah memiliki hutang sebesar USD 90 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun.
"Begitu saya jadi menteri, sudah dihubungi oleh perusahaan itu menemui saya, beberapa agennya. Pak menteri, kementerian Anda masih utang sama saya," kata Tjahjo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11).
Tjahjo heran perusahaan asing bisa dipercaya sebagai pemenang tender proyek yang berkaitan dengan urusan data rahasia penduduk di Indonesia. Dikhawatirkan perusahaan asing itu menyalahgunakan data kependudukan tersebut.
"KPK punya komitmen, menjadi skala prioritas. Bukan jumlah uangnya, uang besar, tapi data kependudukan itu, kok bisa sampai perusahaan asing memenangkan tender proyek urusan rahasia penduduk Indonesia," terangnya.
Dia mengaku telah berkonsultasi dan meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kejanggalan proyek tersebut.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Kapan HUT Kopassus diperingati? Kopassus didirikan pada tanggal 16 April 1952. Selamat ulang tahun ke-72, Kopassus!
-
Siapa yang tergabung dalam KTH Wanapaksi di Desa Jatimulyo? Para anggota kelompok itu antara lain penderes, petani, peternak kambing, warga yang dulunya pemburu, dan pembudi daya lebah.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan HUT Korps Marinir TNI AL diperingati? Setiap tanggal 15 November diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Korps Marinir TNI AL.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
Baca juga:
Mendagri khawatir perusahaan asal Amerika ikut garap proyek e-KTP
Usut korupsi e-KTP, KPK sudah periksa 110 saksi
KPK dalami info Mendagri soal perusahaan asing ikut proyek e-KTP
Kasus e-KTP, KPK agendakan periksa mantan Wamenkeu Anny Ratnawati
Tersangka sebut staf BPPT pelopor desain teknologi e-KTP