LIVE

Kemenhan sebut Presiden telah berikan payung hukum Bela Negara

Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Keppres No 97 tahun 2015 mengenai pelaksanaan Bela Negara pada (21/8) lalu.

Bela Negara

Sebelum secara resmi disahkan pada hari ini, program Bela Negara menuai pro kontra di masyarakat. Banyak kalangan yang menilai program ini belum memiliki payung hukum yang jelas.

Namun, hal ini dibantah oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenhan, Hartind Asrin.

Hartind mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan lampu hijau terhadap pelaksanaan program Bela Negara. Hal tersebut, katanya, ditunjukkan dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) No 97 tahun 2015 mengenai pelaksanaan Bela Negara pada (21/8) lalu.

"Untuk lebih fokus, Keppres no 97 tahun 2015 tentang pendidikan umum pertahanan negara, di situ diatur bagaimana pelaksanaan Bela Negara ini pada 21 agustus lalu," kata Hantind di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenhan, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).

Setelah keluarnya Keppres tersebut, lanjut dia, Kemenhan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Strategi Pertahanan Negara 2015-2019. Ini untuk lebih memperkuat Keppres tersebut.

Lebih lanjut, Hartind menambahkan sebenarnya format Bela Negara telah dilakukan sejak tahun 2002 namun ketika itu, sifatnya masih berupa sosialisasi.

Sementara itu, dia menilai program Bela Negara merupakan perwujudan dari program Revolusi Mental Presiden Jokowi. Oleh karena itu, format Revolusi Mental menjadi dasar kurikulum dari pendidikan bel negara.

"Jadi 2002 itu namanya sosialisasi bisa ceramah, karena Revolusi Mental Nawacita Pak Jokowi di 2015 itu yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Bela Negara. Di kemenhan diambil nama Bela Negara dan amanah UU," terangnya pada merdeka.com

Orang lain juga bertanya?

Baca juga:
Kemenhan sebut animo rakyat tinggi ikut Bela Negara
Presiden Jokowi minta santri berjihad untuk negara
Ini syarat bagi kamu yang mau ikut pelatihan bela negara
Kader Bela Negara: Banyak sok kebarat-baratan, kurang nasionalisme
Resolusi jihad ala menpora, santri diminta ikut bela negara

(mdk/ren)
Peran Utusan Khusus Presiden, Bertanggung Jawab Langsung pada Kepala Negara

Baik Penasihat Khusus Presiden maupun Utusan Khusus Presiden bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Utusan Khusus Presiden
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Presiden
Cak Imin Bicara RUU Kementerian Negara: Jangan Sampai UU Batasi Hak Prerogatif Presiden

Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.

cak imin
Cak Imin Bicara RUU Kementerian Negara: Jangan Sampai UU Batasi Hak Prerogatif Presiden

Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.

cak imin
Kalah Pemilu, Mantan Presiden Ini Dituduh Terlibat Kudeta Pemerintahan Baru

Sebanyak 37 orang diidentifikasi polisi terlibat dalam upaya kudeta ini.

Brasil
Cegah Krisis Utang Negara, Maladewa Pecat 225 Pejabat Termasuk 7 Menteri

Pemecatan ratusan pejabat ini diumumkan kantor presiden pada Selasa (15/10).

Maladewa
Dikabarkan Meninggal, Presiden Kamerun Tiba-Tiba Muncul di Depan Publik

Presiden Kamerun terakhir kali muncul di hadapan publik pada September.

Paul Biya
Pengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan

Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.

Pemilu 2024
Tugas Paspampres atau Pasukan Pengamanan Presiden Sebenarnya Apa?

Sesuai namanya, pasukan terlatih profesional dan tangguh ini diberi amanah dari negara untuk menjadi tameng hidup dalam menjaga Presiden.

Paspampres
Poin Revisi UU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Ditetapkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Poin Revisi UU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Ditetapkan Sesuai Kebutuhan Presiden

RUU Kementerian Negara
Jokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat

Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas PHK Massal di Industri Tekstil, Begini Hasil Pertemuannya

Pemerintah mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

PHK Massal
Segini Besaran Uang Pensiun yang Diterima Jokowi sebagai Mantan Presiden

Setelah masa jabatannya berakhir, Jokowi akan mendapatkan uang pensiun sebagai mantan presiden beserta berbagai fasilitas yang disediakan oleh negara.

Jokowi