Kemenko PMK ingatkan akuntabilitas keuangan negara harus dijaga

Plt Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sonny Harry Harmadi melakukan rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

2018-10-13 12:08:50

Plt Deputi Bidang Koordinasi Dampak Bencana dan Kerawanan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sonny Harry Harmadi melakukan rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Beberapa pejabat daerah yang dikunjungi Sonny antara lain, Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa. Kemudian, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi lokasi terakhir yang dikunjungi bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Sonny menemui Bupati Sumbawa Barat W Musyafirin beserta jajaran untuk berdiskusi soal penanganan transisi darurat pasca bencana gempa bumi.

Bupati Sumbawa Barat, Musyafirin melaporkan, hasil pendataan dan verifikasi kerusakan bangunan rumah penduduk akibat bencana gempa bumi di kabupaten sumbawa barat tahun 2018 berjumlah 15.361 unit dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu Kategori Rusak Berat berjumlah 2.326 unit atau 15,14 persen dari total kerusakan rumah, Kategori Rusak Sedang berjumlah 5.955 unit atau 38,77 persen dari total kerusakan rumah dan Kategori Rusak Ringan berjumlah 7.080 unit atau 46,08 persen dari total kerusakan rumah.

Pelaksanaan perbaikan/pembangunan rumah terdampak gempa oleh Pokmas Plus yang mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun Bupati Musyafirin menyampaikan berbagai kendala di lapangan, khususnya persyaratan pencairan dana bantuan yang dianggap rumit. Oleh karenanya Pemda Sumbawa Barat menyampaikan usulan penyederhanaan persyaratan pencairan. Menanggapi hal tersebut, Sonny mengapresiasi usulan Bupati dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) segera melakukan penelaahan.

"Hari Senin/Selasa ini BPKP saya minta menemui Bupati dan jajaran Pemda Sumbawa Barat untuk membahas langsung. Pada prinsipnya, arahan Menko PMK Ibu Puan Maharani agar dilakukan penyederhanaan persyaratan, namun harus sesuai prinsip akuntabilitas keuangan negara yang benar," jelas Sonny.

Pelaksanaan perbaikan/pembangunan rumah terdampak gempa ini telah dilaksanakan sejak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat menerima Surat Keputusan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tanggal 28 September 2018 dan pembangunan rumah sudah mulai berjalan sejak dua minggu terakhir.

Dalam rapat, Sonny kembali mengingatkan agar sesegera mungkin fasilitator mempercepat RAB dan gambar desain rumah, bekerjasama dengan tim pendamping masyarakat untuk menyelesaikan dokumen teknis pencairan dana. Ia juga mengingatkan agar dana yang diberikan Pemerintah digunakan sebaik-baiknya.

"Uang berasal dari dana siap pakai yang diajukan BNPB ke Kementerian Keuangan, sehingga akuntabilitas harus dijaga. Ini uang dari rakyat dan untuk rakyat," tegas Sonny.

Rapat dihadiri pula oleh Wakil Panglima Komando Gasgabpad Laksma TNI Nur Singgih, Kolonel (Laut) Said Latuconsina, Dansektor IV Sumbawa Kolonel Inf. Anggit Eston Yusrawan, Kapolres Sumbawa Barat, Dandim Eddy Oswaronto, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan para fasilitator.

Baca juga:
Temui Bupati Sumbawa, Kemenko PMK minta percepatan rehab rekon pasca bencana
Di sela IMF-World Bank Annual Meeting 2018, Menko Puan resmikan kampus AIS Bali
Kemenko PMK pantau langsung perkembangan pembangunan rumah korban bencana NTB
Manado siap jadi tuan rumah Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental tahun ini
Menko Puan beri dukungan langsung pada atlet Asian Para Games Indonesia
Upaya pemerintah agar museum tetap profit dan mampu tarik generasi milenial

(mdk/hhw)