Kemenko PMK tegaskan tak ada korban meninggal akibat malaria di Lombok

Untuk antisipasi hal-hal tak diinginkan, pemerintah sudah melakukan Mass Blood Survey (MBS) dan MFS (Mass Fever Survey). Tujuannya untuk mengidentifikasi terjadinya malaria.

2018-09-17 14:28:32

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan rapat koordinasi tentang penanganan penyakit malaria di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penanganan ini dilakukan sejak bulan lalu, tepatnya setelah 26 Agustus 2018, ditemukan warga yang terkena penyakit malaria.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Sigit Priohutomo memastikan, tak ada yang meninggal akibat kejadian malaria di Lombok ini. Untuk antisipasi hal-hal tak diinginkan, pemerintah sudah melakukan Mass Blood Survey (MBS) dan MFS (Mass Fever Survey). Tujuannya untuk mengidentifikasi terjadinya malaria.

"Jadi tidak ada yang meninggal. Sekarang ada yang positif, ada yang sangat kami waspada karena terjadi pada bayi dan sangat rentan, dan sudah kita obati," tutur Sigit di Kantor Menko PMK, Senin (17/9).

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Sigit Priohutomo ©2018 Merdeka.com

Sigit menuturkan, di Lombok sendiri dari 10 kabupaten dan kota, setelah terjadi gempa ada tujuh kabupaten terkena malaria. Sedangkan tiga lainnya bebas dari malaria. "Dari tujuh itu, satu endemis sedang dan enam lainnya endemis rendah. Artinya endemis itu sehari-sehari memang sudah ada gejala demam berdarah," ujar dia.

Kemudian setelah terjadi gempa di Lombok, ada perubahan pola perilaku masyarakat seiring bencana gempa yang terjadi. Ada banyak pengungsi yang kekurangan air bersih, kemudian mereka mencarinya ke sumber air seperti sungai dan waduk yang justru menjadi tempat berkembangnya nyamuk anopheles, sumber malaria.

"Kemudian jumlah penderita malaria meningkat pada Agustus-September, seiring datangnya musim penghujan," terang dia.

Sementara itu, Kasubdit Malaria Direktorat Pencegahan Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kementerian Kesehatan RI, Nancy Dian Anggraeni mengatakan terkait dengan adanya malaria pascagempa di Lombok ini, Bupati Lombok Barat menetapkan wilayahnya berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit malaria sejak 8 September 2018 lalu.

Menurut Nancy, Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Utara merupakan wilayah endemis rendah penyakit malaria yang terkonsentrasi di sejumlah desa. Masih di NTB, wilayah endemis rendah malaria juga ada di Dompu, Sumbawa, dan Kabupaten Bima. Kemudian, tiga wilayah yang sudah bebas malaria di NTB yaitu Kota Mataram, Lombok Tengah dan Kota Bima.

"Kementerian Kesehatan sendiri akan terus mengamati sampai terjadi penurunan penyakit malaria di Lombok ini," jelas dia.

Nancy berharap, dengan adanya pengamatan seperti itu, tak ada lagi malaria di sana, dan tidak ada korban meninggal akibat malaria ini. Kata dia, di Indonesia malaria tak hanya ada di Lombok saja tapi daerah lain seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Papua Barat. Kebetulan sekarang setelah terjadi gempa, di Lombok dan terjadi perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat di sana.

"Kami akan melakukan pengamatan dengan benar, orang-orang yang terkena gejala malaria juga kita cari. Nanti kita akan melihat hasil investigasi itu, kita juga ada mengirim tenaga kesehatan dari provinsi dan ada dari pusat, ada juga UPT (unit pelayanan terpadu) yang di bawah pusat," imbuhnya.

Baca juga:
Kemenko PMK intensifkan koordinasi penanganan malaria di Lombok
Asian Para Games 2018 jadi kesempatan volunteer semakin mengenal atlet difabel
Kemenko PMK sebut gotong royong pusat dan daerah syarat mutlak pembangunan
Kementerian dan lembaga beserta pemda lakukan rekonsiliasi dokumen rehab-rekon di NTB
Kemenko PMK pastikan pelaksanaan rehabilitasi/rekonstruksi di NTB berjalan baik
Kemenko PMK utamakan perlindungan anak dan perempuan dalam penanganan bencana NTB

(mdk/hhw)