Kepala BP2MI Ungkap Beragam Modus TPPO, Desak Kapolri Tangkap Mafia Besar
Menurut Benny, proses hukum yang belum menyentuh para mafia besar, menjadi pemicu kasus TPPO terus memakan korban.
Kepala BP2MI Ungkap Beragam Modus TPPO, Desak Kapolri Tangkap Mafia Besar
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menangkap mafia besar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
-
Siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan TPPO? Sementara dalam kasus ini total sudah ada lima orang ditetapkan sebagai tersangka, mereka adalah ER alias AW (39) dari PT SHB, lalu A alias AE (37) dari CVgen yang keduanya saat ini ada di Jerman. Lalu ada laki-laki berinisial SS (65) dan MZ (60) dan perempuan berinisial AJ (52) dengan peran yang berbeda.
-
Apa modus yang digunakan para tersangka untuk melakukan TPPO? Satu tersangka tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus ferien job atau magang kerja di Jerman ditangkap.
-
Bagaimana polisi menyelidiki kasus dugaan TPPO ini? Karena proses penyidikan dan penyelidikan masih berlangsung, khususnya di Polda Jambi yang telah menaikan kasus ke tahap penyidikan. Serta, Polda Sumatera Selatan dan Polda Sulawesi Selatan yang masih proses penyelidikan.
-
Siapa yang ditangkap di Italia terkait kasus TPPO? Tersangka bernama Enyk Waldkoening (EW). Enyk merupakan satu dari lima tersangka ferien job magang kerja di Jerman yang ditetapkan oleh Bareskrim Polri.
-
Kenapa TPA Piyungan ditutup? Mulai April 2024, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan resmi ditutup permanen.
-
Bagaimana TPA Piyungan ditutup? Penutupan ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembuatan pagar TPA dan penanaman vegetasi.
Menurut Benny, proses hukum yang belum menyentuh para mafia besar menjadi pemicu kasus TPPO dengan berbagai modus terus memakan korban.
"Tapi boleh dong saya memberi message kepada Pak Kapolri jangan hanya para kaki tangan atau ikan-ikan teri, ini ada bandar-bandarnya," kata Benny dalam acara sosialisasi pencegahan TPPO di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Selasa (4/6).
Benny melanjutkan, berdasarkan hasil penelusuran BP2MI para mafia besar diduga berkomplot dengan orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh negara, seperti aparat penegak hukum atau APH.
- Tak Ada Ampun, Mafia Tanah akan Dimiskinkan dengan Jeratan Pasal TPPU
- Cerita Perwira Polisi Ngaku Dikriminalisasi Atasan Usai Ungkap Mafia BBM yang Libatkan Petinggi Polda NTT
- VIDEO: TERBONGKAR! Mahfud Ngaku Kepala BP2MI Kasih 5 Nama Mafia Kakap, Tak Cuma Sosok T Bos Judi
- Kepala BP2MI Sebut Ada Keterlibatan Oknum TNI-Polri dalam Bisnis Penempatan TKI Ilegal
Benny menegaskan, negara tidak boleh kalah. Dia menekankan negara harus hadir untuk melindungi warganya.
"Saya ingin ada efek jera, saya ingin negara tidak kalah melawan para sindikat dan mafia. Republik ini tidak diproklamirkan untuk para pejabat duduk satu meja sama sindikat penempatan ilegal," tuturnya.
Agar terhindar jadi korban TPPO, BP2MI mengingatkan para sivitas akademika perlu memperhatikan penawaran, hingga alur penempatan kerja.
Dalam hal dokumen misalnya, penempatan kerja di luar negeri yang dilakukan secara resmi menggunakan visa kerja. Sementara bila ilegal, dokumen digunakan berkedok visa umrah dan visa turis.
Para sindikat TPPO juga menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi, bahkan prosedur pemberangkatan dilakukan secara cepat, hingga menanggung seluruh biaya.
"Cara kedua propaganda media sosial. Media sosial banyak dipenuhi tawaran peluang kerja di luar negeri. Jika tawaran melalui perusahaan pastikan perusahaan itu resmi, aktif, terdaftar," ujarnya.
Benny menuturkan BP2MI memiliki daftar 300 perusahaan penyalur tenaga kerja resmi, hal ini yang perlu dipastikan para sivitas akademika saat mendapatkan tawaran pekerjaan.
Modus lainnya yakni lembaga pelatihan kerja (LPK) yang menjanjikan dapat membantu melakukan penempatan di luar negeri, padahal LPK tidak memiliki kewenangan penempatan.
"Tidak sedikit LPK yang menawarkan seseorang untuk bekerja di luar negeri. Ini adalah bagian dari kejahatan, modus operandi sebagai tempat pelatihan yang menawarkan pekerjaan," tuturnya.
BP2MI menyebut sosialisasi pencegahan agar terhindar dari TPPO akan terus dilakukan ke lembaga-lembaga pendidikan lainnya untuk mencegah jumlah korban TPPO bertambah.
Diharapkan para sivitas akademika sudah mendapat sosialisasi pencegahan dapat membantu mengedukasi masyarakat, agar semakin banyak yang mengetahui modus-modus sindikat TPPO.
"Ini yang harus kita lawan, kampus ini menjadi basis perlawanan secara intelektual, akademik, kebenaran. BP2MI butuh kampus, BP2MI butuh lembaga pendidikan," pungkas Benny.