Kepala daerah banyak terjaring korupsi, KPK gandeng Kemendagri
Kemudian, KPK dengan Kemendagri juga akan membahas tentang pengelolaan dana desa. "Verifikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa juga akan menjadi perhatian dalam koordinasi ini," ujar Febri.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait beberapa hal mengenai pencegahan korupsi di daerah. Salah satunya tentang penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
"Ini sebagai salah satu bentuk respon terhadap maraknya korupsi kepala daerah, termasuk yang ditangani KPK. Terdapat 6 hal yang akan dibahas, di antaranya tentang tindak lanjut penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
Kemudian, KPK dengan Kemendagri juga akan membahas tentang pengelolaan dana desa. "Verifikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa juga akan menjadi perhatian dalam koordinasi ini," ujar Febri.
Dalam rakor itu, keduanya juga akan membahas revisi Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Nantinya revisi itu akan mengatur terkait pertanggungjawaban inspektur terhadap kepala daerah supaya APIP tetap independen dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, lanjut Febri, hal itu penting untuk memastikan independensi APIP secara struktural di daerah ketika menjalankan tugasnya.
"Lemahnya APIP dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kasus kepala daerah yang diproses KPK," tandas Febri.
Untuk diketahui, kegiatan utama APIP meliputi audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultansi. Selain itu APIP berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, seperti hambatan, keterlambatan, dan/atau rendahnya kualitas pelayanan publik, kemudian penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang milik negara/daerah.
Baca juga:
Buron 4 tahun, eks pejabat Pemkot Tangsel korupsi Rp 3,4 M ditangkap kejaksaan
3 Dokter RSUD Arifin Achmad Pekanbaru jadi tersangka korupsi alkes
Netanyahu sangkal tudingan main mata di proyek gas Isramco
Polisi tak ingin tergesa-gesa tangkap tersangka korupsi kondensat Rp 35 T
Kasus BLBI, KPK perpanjang masa penahanan Syafruddin Temenggung