Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Tinggi, Ditjen Keuda Kemendagri Dapat Penghargaan dari Jasa Raharja
Maurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.
Penghargaan diberikan pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-63 Jasa Raharja bertajuk “Harmony Collaboration Jasa Raharja 63th”.
- Kemendagri Bakal Evaluasi Pj Kepala Daerah Tiap 3 Bulan, Kinerja Buruk Langsung Dicopot!
- Kemendagri Komitmen Dampingi Daerah Perluas Jaminan Keselamatan Kerja bagi Pekerja Informal
- Pemerintah Tegaskan Penerapan Pajak Kendaraan Tak akan Ganggu Pertumbuhan Industri Otomotif
- Kemendagri Ingatkan Pemda Perluasan Akses Keuangan Demi Kemudahan Masyarakat
Kepatuhan Bayar Pajak Kendaraan Tinggi, Ditjen Keuda Kemendagri Dapat Penghargaan dari Jasa Raharja
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Horas Maurits Panjaitan menerima penghargaan dari PT Jasa Raharja.
Penghargaan tersebut diberikan pada kategori Dukungan dan Komitmen dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Melalui Intensifikasi Kebijakan Relaksasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
Maurits menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas atensi, penghargaan, serta kepercayaan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Direktur Utama PT Jasa Raharja, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) beserta seluruh jajaran, yang telah bersinergi dan bekerja sama dalam Tim Pembina Samsat Nasional, serta rekan-rekan dan semua pihak yang telah berkontribusi positif dan menunjukkan kinerja serta performa maksimal,” kata Maurits di Ballroom PT Jasa Raharja, Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2024).
Karenanya kepercayaan ini perlu dijaga dan dipertahankan agar tercipta simfoni dalam melakukan transformasi dan berbagai terobosan.
“Penghargaan ini mengandung konsekuensi besar, yakni kami mampu mempertahankan kepercayaan dan mampu meningkatkan kinerja guna mendorong pemerataan ekonomi di daerah. Hal ini selaras dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah,” ujarnya.
Maurits menambahkan, Kemendagri konsisten dan berkomitmen dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat dengan turun ke berbagai daerah. Upaya ini penting dilakukan, sebab PKB memiliki potensi yang sangat besar.
PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial dan menjadi primadona. Selain itu, pengaruhnya sangat signifikan terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan.
“Tingkat kepatuhan pembayaran PKB yang tinggi akan memiliki berbagai keuntungan. Misalnya, meningkatnya PAD, untuk membiayai pembangunan, peningkatan pelayanan, dan kesejahteraan yang lebih baik,” ungkapnya.
Di sisi lain, dalam acara tersebut Rivan mengatakan pentingnya harmonisasi dan kolaborasi dalam memaksimalkan pendapatan PKB. Kolaborasi yang terjalin ini tentunya berdampak positif terhadap PAD. Untuk itu, penghargaan ini penting sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan secara optimal oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda Kemendagri.
Rivan menjelaskan, harmoni bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan irama yang mempersatukan setiap insan Jasa Raharja bersama dengan Kementerian/Lembaga serta Tim Pembina Samsat Nasional dalam membentuk sebuah komitmen untuk mengukuhkan langkah mewujudkan pelayanan unggul bagi masyarakat Indonesia.
“Penghargaan ini diberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam mendukung peningkatan PKB dengan mengoptimalkan potensi PAD melalui pajak dan retribusi daerah,” tegas Rivan.
Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Subdirektorat Pendapatan Daerah Wilayah II Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Dewan Komisaris Jasa Raharja, Kakorlantas Polri, jajaran BUMN, dan insan Jasa Raharja.