Ketika Jokowi minta warga tak demo lagi soal kasus Ahok

Teranyar, Jokowi mengundang kiai dan ulama pimpinan pondok pesantren wilayah Banten dan Jawa Barat ke Istana Negara. Dalam pertemuan ini, Jokowi menerima berbagai pertanyaan terkait aksi unjuk rasa 4 November 2016 yang menuntut usut tuntas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

2016-11-11 06:30:00

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikenal banyak orang sebagai sosok yang merakyat. Sejak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga melenggang dan menjadi Presiden RI ketujuh.

Ketika menjadi wali kota dan gubernur, Jokowi seringkali turun langsung dan mengajak dialog warga yang mengadukan masalah. Bahkan ketika didemo, Jokowi tak segan-segan ke luar dari ruangannya dan menyapa demonstran. Mereka diterima dan ditampung aspirasinya.

Namun berbeda sikap ketika Presiden Jokowi menghadapi demo ribuan warga yang tergabung dalam berbagai kelompok Islam pada 4 November 2016 lalu. Massa menuntut agar kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diusut tuntas dan tak ada intervensi dari pihak manapun.

Jokowi meminta warga untuk tidak melakukan demo lagi soal kasus Ahok. Meski telah menyerahkan kasus ini pada proses hukum, seolah Jokowi alergi dengan demo.

Kapolda Jawa Barat Irjen (Pol) Bambang Waskito mengatakan Presiden Jokowi meminta agar tak ada pengerahan massa pada 25 November 2016 mendatang.

"(Ulama dan kiai) Diimbau untuk memberikan pengertian kepada orang-orang di daerahnya supaya tidak menggerakkan massa. Itu sudah ada jalurnya sendiri," kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/11).

Kepada warga Jawa Barat, Bambang mengimbau agar kekuatan massa tak diturunkan karena proses hukum atas kasus penistaan agama masih berjalan. Menurutnya, memutuskan kasus yang membelit Ahok membutuhkan waktu dan tak bisa memaksakan kehendak. Sebab penegakan hukum ada prosesnya.

Senada dengan Bambang, Kapolda Banten Brigjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengatakan sudah ada kesepakatan antara kepala daerah dengan ulama di daerahnya agar situasi tetap kondusif hingga berakhirnya proses hukum kasus Ahok.

"Hubungan kami dengan ulama, umarah dan ulama sangat baik ya, artinya kami bisa berbicara langsung terkait dengan masalah-masalah yang ada. Jadi tentunya khusus untuk Banten kita sudah sepakat harus tetap kondusif, jadi terkait dengan isu-isu yang ada, kami mengikuti wilayah Banten, kami harapkan, kami sepakat untuk Banten aman dan kondusif," jelas dia.

Dalam sepekan ini, Jokowi secara maraton melakukan konsolidasi kepada segenap ormas Islam terkait kasus Ahok. Jokowi menyambangi pengurus PBNU dan Muhammadiyah untuk meredam demo Ahok.

Teranyar, Jokowi mengundang kiai dan ulama pimpinan pondok pesantren wilayah Banten dan Jawa Barat ke Istana Negara. Dalam pertemuan ini, Jokowi menerima berbagai pertanyaan terkait aksi unjuk rasa 4 November 2016 yang menuntut usut tuntas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, pertanyaan mendasar yang dilontarkan para kiai dan ulama mengenai alasan Jokowi tak menemui massa aksi. Jokowi, kata dia, langsung menjawab pertanyaan para kiai untuk menghindari persepsi publik bahwa presiden menghindari rakyatnya.

Karena mempertimbangkan keamanan simbol negara, Jokowi memilih melakukan kunjungan kerja ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada Jumat, 4 November itu, Jokowi tak kembali ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

Johan menambahkan, kunjungan kerja ke Bandara Soekarno-Hatta di saat aksi unjuk rasa berlangsung bukan berarti Jokowi menganggap remeh aspirasi rakyat terkait kasus dugaan penistaan agama. Jokowi hanya menjalankan tugasnya sebagai kepala negara untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur.

Sedangkan Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Serang, Kiai Sidrajat Ardani, meminta Presiden Jokowi tak lamban memutuskan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Sidrajat memberi tenggat waktu dua minggu untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"Kita sampaikan secara tegas, apabila tanggal 25 atau dua minggu tidak diproses secara tegas, ini yang dikhawatirkan gejolak masyarakat kita akan kembali. Kami meminta agar gerak cepat, supaya sebelum tanggal 25 harus selesai," kata Sidrajat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/11).

Menurut Sidrajat, Jokowi dilema menanggapi permintaan para ulama dan kiai tersebut. Jokowi kemudian menegaskan bahwa dia mendukung penuh proses hukum terhadap Ahok.

"Presiden saja dilema, apalagi masyarakat," ujar dia.

Baca juga:
Ancaman demo 25 November, Ahok bilang 'kayak gitu memaksa hukum'
Jokowi: Kita mengharapkan tidak ada demo-demo lagi
Demo susulan 25 November, Polri belum berencana tambah pasukan
Jokowi minta ulama beri pengertian warga agar tak demo 25 November

(mdk/sho)