Ketua DPR dukung Jokowi kontrol menteri gunakan anggaran
"Saya setuju bila rencana Presiden ini positif, dan sebuah langkah nyata efisiensi dan pengendalian anggaran," katanya.
Ketua DPR Ade Komaruddin mendukung penuh sikap Presiden Jokowi yang menyatakan seluruh menteri wajib bertanggung jawab mengendalikan anggaran kementerian masing-masing pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017. Menurutnya, dengan demikian, dirjen, direktur, dan pejabat ke bawah hanya memberikan rincian. Sedangkan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran dipegang menteri.
Pria yang akrab disapa Akom ini menilai Presiden tak ingin lagi berpaku pada sistem money follow function. Selama ini, dengan sistem itu, anggaran kementerian dibagi berdasarkan jumlah unit kerja di kementerian itu.
Menurutnya, selain potensi uang negara hilang tanpa ada hasil, sistem lama itu berpotensi mengakibatkan program yang sebenarnya prioritas di sebuah kementerian jadi tak tergarap.
"Selain itu, dengan sistem baru yang didorong Presiden, maka proses akan lebih mudah untuk mengontrol, mengecek, dan mengawasinya," kata Akom, Jumat (12/2).
"Saya setuju bila rencana Presiden ini positif, dan sebuah langkah nyata efisiensi dan pengendalian anggaran," tambahnya.
Akom sepakat bila sistem baru itu akan bisa mengurangi potensi aparat birokrasi di bawah yang kerap menjadi 'raja-raja' kecil. Sebab dengan sistem lama, sebenarnya mereka yang mempunyai visi dan program, bukan pemimpin tertinggi, dalam hal ini menteri. Tetapi para bawahan yang berada di unit kerja.
"Dengan sistem baru, menteri memang harus bekerja dan membuat visi. Potensi korupsi pun bisa diminimalisasi karena birokrat bawah tak lagi dominan menguasai," katanya.
Baca juga:
Jokowi minta menteri pegang penuh anggaran, tak diberi ke anak buah
Pemprov Jabar pangkas birokrasi untuk memaksimalkan penyerapan APBD
Menhub Jonan lapor Jokowi: Serapan anggaran memang tidak bisa banyak
Lelang dipercepat, Ahok yakin penyerapan APBD 2016 lebih tinggi
Indef: Penyerapan anggaran pemda rendah
Ada proyek tidak jalan, penyerapan anggaran Kemenhub cuma 80 persen
Ini strategi Ahok agar penyerapan anggaran 2016 tinggi
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.