Ketua DPR heran anggaran KPU besar dan luar biasa tapi situs masih diretas
Ketua DPR meminta KPU membangun sistem IT yang lebih baik dan canggih untuk mencegah peretasan tersebut. Dia mengambil contoh lama Bank Indonesia dan bank lain yang kebal diretas.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo heran laman (website) Komisi Pemilihan Umum (KPU) diretas selama proses penghitungan hasil Pilkada Serentak. Padahal, kata dia, DPR telah memberikan anggaran yang besar pada KPU.
"Kita sudah memberikan anggaran besar dan luar biasa kepada KPU tapi situsnya masih bisa diretas. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7).
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data DPT.
-
Siapa yang mengklaim telah meretas situs KPU? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.
-
Siapa yang melaporkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari? Hasyim Asy'ari sebelumnya dilaporkan seorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda berinisial CAT ke DKPP.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Bagaimana Ketua KPU Hasyim Asy'ari diberhentikan? DKPP juga mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya. Hasyim Asy'ari sebelumnya dilaporkan seorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda berinisial CAT ke DKPP.
-
Kenapa Ketua KPU Hasyim Asy'ari diberhentikan? Dalam sidang digelar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada hari ini, Rabu (3/7), Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi pemberhentian tetap sebagai Ketua KPU RI."Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini pun mulai mendorong komisi I, II dan III DPR untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peretasan laman KPU. Tak hanya itu, dia juga meminta KPU membangun sistem IT yang lebih baik dan canggih untuk mencegah peretasan tersebut.
"Kita mendorong konisi II agar meminta KPU agar lebih canggih membangun sistem IT nya. Sehingga tidak bisa dijebol. Lihat BI dan bank-bank lain kan enggak bisa dijebol walaupun ada tapi kecil lah. Ada upaya tapi ini kan berhasil," ungkapnya.
"Harusnya pembuatnya itu harus yang sudah berpengalaman diuji kemampuannya," ucapnya.
Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat diretas oleh hacker saat mulai perhitungan real count hasil Pilkada Serentak berbasis formulir C1 milik KPU. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi angkat bicara terkait peristiwa itu.
Dia menjamin aksi peretasan situs KPU tersebut tidak akan mempengaruhi hasil akhir Pilkada serentak.
"Sebenarnya mau dihack gimana pun juga enggak akan pengaruhi hasil akhir. Enggak ada pengaruh sama real count," ungkap Pramono, di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).
Baca juga:
Peretasan situs KPU berdampak pada kesimpangsiuran data
Situs KPU dinilai masih lemah dan bisa menimbulkan kecurigaan di masyarakat
Soal situs KPU, Kapolri sebut hacker bukan serang data perhitungan Pilkada
Situs KPU tak bisa diakses, Kabareskrim tegaskan jika ada pidana akan disidik
Mabes Polri kantongi hacker serang situs resmi KPU
KPU klaim sengaja tutup laman resmi untuk tangkal serangan peretas