Ketua DPR Minta Insentif Tenaga Kesehatan Segera Dibayarkan
Ketua DPR RI Puan Maharani prihatin dengan data pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) di daerah yang timpang dibandingkan realisasi tahun lalu. Dia meminta pemerintah daerah lebih gesit dalam menyalurkan hak para pejuang kesehatan.
Ketua DPR RI Puan Maharani prihatin dengan data pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) di daerah yang timpang dibandingkan realisasi tahun lalu. Dia meminta pemerintah daerah lebih gesit dalam menyalurkan hak para pejuang kesehatan.
"Segera bayarkan insentif untuk nakes yang adalah ujung tombak sekaligus pihak paling berisiko terpapar dalam penanganan Covid-19," tegas Puan, Jumat (30/7).
-
Apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait calon Panglima TNI? Nama calon panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.
-
Bagaimana Puan Maharani bisa menjadi Ketua DPR? Kini puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR.
-
Apa yang diputuskan oleh Puan Maharani mengenai rapat paripurna? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual. Padahal, sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 anggota dewan diperbolehkan hadir secara virtual.
-
Apa yang diungkap oleh Wakil Menteri Kesehatan? Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkap saat ini 300 perundungan di sekolah spesialis kedokteran. Hasil itu berdasarkan hasil investigasi Kemenkes di Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara dan Universitas Sriwijaya.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan Puan Maharani memutuskan untuk memberlakukan kehadiran fisik di rapat paripurna? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,”
Puan menyoroti sejumlah laporan tentang insentif yang tak kunjung diterima nakes. Selain itu, dia juga menerima sejumlah laporan, mulai dari potongan insentif, pengalihan peruntukan, hingga besaran insentif yang menjadi pertanyaan nakes.
"Mereka bertaruh nyawa dan juga keluarga. Juga sandaran bagi rakyat yang terpapar Covid-19. Karenanya, tidak ada alasan untuk tidak segera memberikan insentif yang adalah hak mereka," ujarnya.
Puan menambahkan, insentif nakes daerah bersumber dari biaya operasi kesehatan (BOK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH), yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurutnya, realisasi pencairan insentif nakes hingga 20 Juli 2021 masih sangat minim jika dibandingkan pada 2020.
"Itu timpang sekali. Pemerintah daerah harus lebih gesit dan peduli lagi menyelesaikan persoalan pencairan insentif untuk nakes," tegas politikus PDIP ini.
Puan pun mengapresiasi langkah Menteri Dalam Negeri yang menegur langsung para kepala daerah karena tidak optimal menggunakan kebijakan realokasi anggaran termasuk untuk insentif nakes. Dia mengingatkan pemerintah daerah untuk tak menunggu teguran agar optimal melaksanakan mandat realokasi anggaran.
"Realokasi anggaran dan kebijakan harus berpijak pada hati, melihat kondisi rakyat dan nakes yang berhadapan langsung dengan pandemi Covid-19. Jangan tunggu ditegur baru ada perbaikan realisasi pencairan anggaran termasuk untuk insentif nakes ini," tegas Puan.
Baca juga:
Insentif untuk Seribu Lebih Tenaga Kesehatan di Tangerang Sudah Dibayar
Nasib Nakes di Malang, Banyak yang Positif Covid-19 hingga Insentif Belum Dibayar
333 Nakes RSUD dr Slamet Garut Akhirnya Terima Insentif
Besaran Insentif Nakes di Garut Jadi Persoalan, Akun IG Wakil Bupati Banjir Komentar
Mendagri: Rekan-Rekan Gubernur, Bupati, Wali Kota Tolong Insentif Nakes Dicairkan
Insentif Tenaga Kesehatan di 67 Puskesmas di Garut Cair Setelah Mandek 5 Bulan