Ketua KPK: 96 Persen anggota DPR sudah serahkan LHKPN, 20 orang belum
Ketua KPK justru menyayangkan rendahnya tingkat kepatuhan anggota DPRD baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota soal pelaporan LHKPN. Tingkat kepatuhan anggota DPRD hanya sekitar 28 persen.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai tingkat kepatuhan anggota Dewan perwakilan Rakyat menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) sudah sangat baik. Agus menyebut tingkat kepatuhan anggota DPR melaporkan LHKPN mencapai 96 persen. Dia tak segan menyebut masih ada anggota DPR yang belum melaporkan LHKPN.
"Perlu diketahui LHKPN ini untuk DPR sebetulnya sudah sangat baik. Sudah sangat baik karena yg sudah mengisi lebih dari 96 persen. Jadi hanya 20 orang yang belum mengisi. Nah nanti Pak ketua secara detil bisa melihat 20 orang itu siapa," kata Agus dalam sambutannya dalam acara peluncuran e-LHKPN DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Kepala LKPP memberikan arahan kepada pelaku UMKK di Karanganyar? Hal ini Hendi sampaikan saat memberikan pengarahan dalam acara Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Dalam Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah di Karanganyar pada Selasa (30/4/2024).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Agus justru menyayangkan rendahnya tingkat kepatuhan anggota DPRD baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota soal pelaporan LHKPN. Tingkat kepatuhan anggota DPRD hanya sekitar 28 persen.
"Karena kalau kita lihat DPRD itu ketaatannya baru sekitar 28 persen. Jadi masih sangat rendah," tegasnya.
Untuk itu, Agus meminta dukungan partai politik agar mengingatkan para kader mereka di DPRD untuk taat dan patuh melaporkan LHKPN.
"Melalui jalur partai mohon dukungannya untuk kemudian teman-teman di daerah mempunyai kepatuhan yang sama," ucapnya.