Ketua KPK tegaskan terus proses calon kepala daerah yang terjerat kasus
Ketua KPK tegaskan terus proses calon kepala daerah yang terjerat kasus. Agus menegaskan, semua orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Untuk itu, KPK tetap akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) jika ada calon kepala daerah melakukan korupsi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo merasa keberatan dengan usulan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah sampai Pilkada selesai. Dia memastikan proses hukum calon kepala daerah yang telah berstatus tersangka tetap berjalan.
"Jadi kalau namanya sudah tersangka itu pasti berlanjut. Kalau yang jadi tersangka sudah diperiksa itu isyarat calon pemilih nya bahwa calon anda memang permasalahan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Bagaimana KPK menahan Helmut Hermawan? "Menjadi salah satu bagian dari kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan HH (Helmut) selama 20 hari pertama sejak 7 Desember 2023 hingga 26 Desember 2023 di rutan KPK," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Kamis (7/12).
Agus menegaskan, semua orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum. Untuk itu, KPK tetap akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) jika ada calon kepala daerah melakukan korupsi.
"Kami tidak ingin kriminalisasi, tidak ada kemudian tidak equal the law tapi selama Pilkada kan kita tidak boleh tidak OTT," tegas Agus.
Selain itu, Agus menambahkan, KPK memperhatikan soal calon kepala daerah yang berstatus sebagai saksi untuk diperiksa dalam kasus tertentu.
"Yang digarisbawahi saksi-saksi tidak seterusnya tidak diundang lagi lalu pada waktu yang bersangkutan jadi calon tidak. Kami jagain itu tidak terjadi supaya kriminalisasi semacam itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi," ujar Agus.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusulkan penundaan penegakan hukum yang melibatkan calon kepala daerah selama proses pilkada dalam rapat konsultasi bersama DPR. Setelah Pilkada selesai, kata Tito, proses hukum baru bisa dilanjutkan.
"Saya menyampaikan usul saat pasangan calon sudah ditetapkan KPUD, maka proses hukum yang bersangkutan baik sebagai saksi maupun tersangka, sebaiknya ditunda sampai dengan pilkada usai," kata Tito.
Namun, Tito penindakan hukum tidak berlaku jika calon kepala daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT).
Baca juga:
Usul ditolak, Kapolri minta tak dicap kriminalisasi calon kepala daerah
DPR tolak usulan Kapolri soal penundaan proses hukum peserta Pilkada
Bakal cagub Jabar Sudrajat terkejut harus jawab 800 soal psikotes
Gara-gara mau dites kesehatan, Djarot batal makan durian Medan
Deklarasi Khairul-Effendhi maju di Pilwali Tarakan