Ketua MPR ingin aturan hukum dibenahi agar kepala daerah tak kena OTT KPK

Ketua MPR ingin aturan hukum dibenahi agar kepala daerah tak kena OTT KPK. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan penyebab banyaknya pejabat daerah tersangkut operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera diselesaikan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan penyebab banyaknya pejabat daerah tersangkut operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera diselesaikan. Sebab, menurutnya, jika tidak segera diselesaikan maka Pilkada bisa menjadi ajang 'tarung bebas' dengan mengandalkan uang.

"Nah saya berpendapat kalau begini terus caranya, pilkada-pilkada tarung bebas, peraturan-peraturannya longgar, semua diukur sama uang, saya kira bisa habis memang, enggak akan berhenti ini," kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10).

Hal ini karena kepala daerah terpilih berpotensi akan mencari uang untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan saat Pilkada. Zulkifli menegaskan, apabila masalah ini tidak diselesaikan maka akan sulit dihentikan.

"Saya kira kalau kita tidak bicarakan serius, sebab-sebab yang mendasar, tentu kejadian sepeti ini tidak akan berhenti. Bisa habis orang-orang terbaik," ujarnya.

Zulkifli mengusulkan beberapa solusi terkait masalah pejabat daerah yang terkena OTT. Dia menyebut aturan hukum perlu dibenahi, harus ada pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak tergiur oleh politik uang.

"Saya menganjurkan pertama kita benahi peraturannya. Negara-negara maju itu orang ngasih pulpen saja itu bisa ditindak. Jadi peraturan perundangannya. Kedua harus terus menerus memberikan pendidikan politik pada publik," tegasnya.

"Kalau semua diukur dengan uang, diukur sembako, diukur transport, diukur tim sukses yg biaya tinggi tentu kejadian seperti ini sulit dihentikan," sambung Zulkifli.