Ketua MPR sebut musyawarah mufakat sulit diterapkan di Indonesia

"Tapi zaman sekarang musyawarah mufakat dianggap enggak demokratis," ujar Zulkifli Hasan.

Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengaku prihatin dengan sulitnya musyawarah mufakat terjadi di Indonesia. Padahal, musyawarah adalah intisari dari sila ke empat dalam Pancasila.

"Intisari Pancasila itu musyawarah mufakat dan gotong royong. Tapi zaman sekarang musyawarah mufakat dianggap enggak demokratis," ujar Zulkifli saat membuka Press Gathering MPR di Hotel Grand Angkasa, Medan, Sumatera Utara, Jumat (8/5).

Dia mengaku turut merasakan sulitnya musyawarah mufakat. Hal tersebut terjadi saat bertarung dengan Hatta Rajasa memperebutkan posisi Ketua Umum PAN di Kongres ke-IV beberapa waktu lalu.

Saat itu, banyak kalangan yang menyebut proses pemilihan ketua umum PAN berlangsung sangat demokratis. Padahal, yang terjadi, dia mengakui terjadi saling gesekan antara kedua pendukung yang cukup sengit.

"Orang-orang tahunya demokratis, padahal ada yang ribut-ribut. Namanya bertarung pasti luka," katanya.

Atas dasar ini pula, melalui MPR yang dipimpinnya, dia ingin menjadikan demokrasi lebih bermartabat dan beretika. Sehingga demokrasi dapat menyejahterakan rakyat.

"Sejak tahun 1998, roh kebangsaan mulai hilang, ini tugas kita, bukan MPR saja menjadikan empat konsensus dasar, atau empat pilar MPR hanya sebatas retorika, janji-janji kebangsaan, tapi menjadi perilaku dan kebudayaan kita sehari-hari," tukasnya.