LIVE

Ketua Persatuan Tinju Nasional di Pelalawan korupsi rumah sederhana

Ketua Persatuan Tinju Nasional di Pelalawan korupsi rumah sederhana. MAI ditetapkan tersangka dalam kasus pembangunan rumah sederhana ini pada 31 Oktober 2016 lalu. Dia resmi ditahan karena tidak kooperatif saat menjalani pemeriksaan.

Kasus korupsi

Penyidik Satuan Reskrim Polres Pelalawan melakukan penahanan terhadap seorang kontraktor inisial MAI atas dugaan korupsi pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) di kecamatan Langgam kabupaten Pelalawan Riau. Tersangka MAI disebut-sebut merupakan kerabat dari bupati Pelalawan HM Harris.

"Penahanan dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan selama 20 hari ke depan. Penyidik akan melengkapi berkas perkaranya untuk dilimpahkan ke jaksa," ujar Kapolres Pelalawan AKBP Ari Wibowo Sik kepada merdeka.com Minggu (26/2).

MAI yang merupakan ketua Persatuan Tinju Nasional (Pertina) cabang kabupaten Pelalawan ini dijebloskan ke sel tahanan karena dinilai tidak kooperatif selama menjalani proses pemeriksaan. MAI ditetapkan tersangka dalam kasus pembangunan rumah sederhana ini pada 31 Oktober 2016 lalu.

Polisi kerap mengalami kesulitan setiap kali akan melakukan pemeriksaan terhadap MAI. Sebab, tersangka itu dinilai sering tidak datang‎ untuk dimintai keterangannya. Bahkan, saat penyidik berusaha menghubunginya, dia tak juga merespon.

"Atas beberapa pertimbangan, penyidik yang berwenang dalan kasus ini menangkap dan melakukan penahanan," tegas Perwira menengah jebolan Akademi Kepolisian tahun 1995 ini.

(mdk/rnd)
Penampakan Rumah Mewah di Medan Terkait Korupsi Lahan Rorotan

KPK belum mengungkapkan nilai rumah mewah itu dan proses pendataan terhadap aset tersebut masih berlangsung.

kasus korupsi tanah rorotan
Teror Pembakaran Kios dan Rumah Kosong Bikin Resah Warga Palangka Raya

Kepolisian belum dapat memastikan apakah peristiwa kebakaran ini terdapat indikasi kesengajaan atau tidak.

teror pembakaran
Kejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah

Kejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.

Kejagung
Kejagung Buka Suara Terkait Sosok HL, Pemilik Rumah di PIK Digeledah Dalam Kasus Korupsi Timah

Kejagung menyatakan banyak pihak yang keliru terkait sosok HL yang rumahnya digeledah penyidik.

Kejagung
Penyidik Berpakaian Preman Tenteng Koper Merah Bersarung Hitam Buntut OTT Pemprov Kalsel

Hal itu usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap terduga pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

OTT KPK
Wali Kota Semarang dan Suami Dicegah KPK ke Luar Negeri

Saat ini KPK tengah menyelidiki empat kasus korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang,

kasus korupsi
Penyerang Pengawal Rumah Dinas Kapolri Sempat ke Kediaman Prabowo Namun Diusir Penjaga

Hengki mengatakan, pelaku sempat menjauh kala ditegur petugas. Tetapi, tiba-tiba, pelaku kembali mendekati petugas dan melakukan penyerangan.

kapolri listyo sigit
Kelelahan hingga Pingsan dan Dilarikan ke Rumah Sakit, Anggota KPPS di Garut Meninggal

Seorang lagi anggota Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia, Sabtu (17/2).

Pemilu 2024
Kejagung Jawab Dugaan Purnawirawan Polri Terlibat Skandal Korupsi Timah

Dengan perkara telah masuk ke persidangan, akan terlihat siapa saja sosok yang diduga terlibat dalam pusaran skandal korupsi ini.

Kasus Timah
Soal Dugaan Keterlibatan TNI di Kasus Rumah Wartawan Dibakar, Ini Kata Kapolda Sumut

Agung menyampaikan saat beraksi pelaku menutup diri menggunakan selimut.

rumah wartawan dibakar
Rumah Kayu di Semarang Ini Jadi Saksi Bisu Sengitnya Pertempuran Melawan Penjajah, Ini Kisah di Baliknya

Pada dinding-dinding rumah itu masih terdapat lubang-lubang bekas peluru yang ditembakkan pada saat perang meletus.

Jateng
Korupsi Uang Sewa TKD Rp630 Juta, Kepala Desa di Bekasi Dijebloskan ke Penjara

Pada perkara ini, modus tersangka yakni dengan memungut uang sewa TKD seluas 180.000 meter per segi

Korupsi
KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI

Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.

KPK