Khawatir dampak negatif, Komisi I DPR kritik kebijakan bebas visa

"Lebih banyak mudarat daripada manfaatnya."

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyarankan kebijakan bebas visa sebaiknya dibatalkan kerena tidak mempunyai dampak positif terhadap bangsa dan negara. Bahkan bebas visa belum jelas sampai kapan wisatawan berlibur ke Indonesia.

"Bebas visa tanpa batas atau sekian hari apa sampai nenek moyang di sini, jadi lebih banyak mudarat daripada manfaatnya," kata Effendi saat rapat gabungan dengan menteri di Ruang Banggar DPR, Jakarta, Senin (15/2).

Selain itu, menurut dia, Babinkamtibmas tak mampu mengawasi ribuan turis di Indonesia. Bahkan turis tidak bertempat di lokasi yang sama.

"Aspek kunjungan wisatawan mancanegara rasanya tidak setimpal dari dampaknya, kami melihat bukan prioritas peningkatan wisatawan mancanegara dengan pembebasan visa, mereka juga tidak berbudaya holiday (berlibur)," sambung dia.

Sementara dengan amnesti Din Minimi, dia menduga kelompok separatis Aceh ini dibina oleh Badan Intelijen Negara selama Pilkada Serentak. Dia menolak pemberian amnesti Din Minimi karena sudah berbuat kriminal.

"Dia berkonflik eks GAM, Din Minimi jangan-jangan binaan BIN cukup jelang pilkada makanya diberikan amnesti," ujar dia.

Sementara di kesempatan yang sama, anggota komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan pemberian bebas visa bisa membuat wartawan asing masuk ke Papua harus dievaluasi. Karena wartawan Prancis membuat film pelanggaran HAM terjadi di Papua hanya membuka borok, namun tidak sesuai dengan data yang benar.

"Saya ingin menambahi kami menilai izin masuk bebas visa para wartawan asing harus melalui duduk bersama, ini tidak ada, kami sesali. Tidak semua betul wartawan Prancis membuat isu pelanggaran HAM di Papua, pembebasan agen-agen berita batasi apakah itu agen berita atau agen-agen ingin Papua lepas," kata dia.

Lanjut dia, pemerintah harus menangani serius soal Papua Barat ingin merdeka. Sebab, tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Benny Wenda sudah melakukan roadshow untuk mendapatkan simpati dari negara lain agar mendukung Papua Merdeka.

"Papua puluhan tahun minta merdeka dari negara lain hasilnya nihil, tapi pelanggaran HAM simpatinya banyak, pelanggaran HAM isu seksi, ketika membiarkan wartawan asing masuk ke sini sama saja dibuka borok-borok kita. Kami tidak anti keterbukaan termasuk Papua tapi mekanisme membatasi agen-agen pemberitaan tidak salah mari duduk bersama," tandasnya.