KIH minta Puan Maharani pilih satu, jadi menteri atau anggota DPR
"Revolusi mental harus dijalankan. Walaupun anak ketum secara etika harus punya pilihan," kata Puan.
Jaringan mahasiswa Kaukus Indonesia Hebat (KIH) mendatangi kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/9). Mereka mempertanyakan status ganda Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani yang diketahui juga belum mundur sebagai anggota DPR.
Bagi KIH, status ganda Menko Puan memperlihatkan kurangnya ketaatan sebagai pejabat publik. Hal itu tentu saja bertolakbelakang dengan jargon revolusi mental.
"Pak Presiden Jokowi kerap umbar jargon revolusi mental. Seharusnya, Mbak Puan juga harus menjalankan revolusi mental dengan mempraktikkan etika yang baik. Yaitu memilih jadi menteri atau anggota DPR," ujar salah seorang peserta unjuk rasa Kaiki Muhammad Desa (23) dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, di depan DPP PDIP.
Lanjut dia, meski Puan merupakan anak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, seharusnya Puan harus memahami dan mengikuti aturan yang ada.
"Revolusi mental harus dijalankan. Walaupun anak ketum secara etika harus punya pilihan. Dia membuat bingung masyarakat. Pilih salah satu. Senayan, atau Menko PMK," lanjut dia.
Diketahui, selain Puan yang belum resmi melepaskan keanggotaannya sebagai Anggota DPR, juga terdapat dua kader PDIP lainnya yang belum mundur dari DPR yakni Mendagri Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Tapi Pak Tjahjo dan Pak Pramono sudah melayangkan surat pribadi. Secara etika itu sudah baik. Tapi Bu Puan kami dengar belum ada," tandas dia.
Baca juga:
Ini penyebab PDIP belum ganti Puan Maharani di DPR
Pertanyakan status Menko Puan, KIH demo di DPP PDIP
MKD selidiki kabar Puan Maharani dan Tjahjo belum mundur dari DPR
Belum mundur dari DPR, ini pembelaan Puan Maharani
Jadi utusan khusus ke China, Menko Puan disambut Presiden Xi Jinping
Menko Puan berharap poros maritim dunia dan pulau terpencil maju
Sail Tomini 2015, Menko Puan dan TNI AL lepas 4 kapal satgas
-
Apa yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani terkait calon Panglima TNI? Nama calon panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.
-
Bagaimana Puan Maharani bisa menjadi Ketua DPR? Kini puan Maharani menjabat sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Dia menjadi wanita pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Siapa yang memimpin PDRI? Syafruddin Prawiranegara tercatat menjadi Ketua PDRI dalam waktu yang singkat, yaitu dari 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, namun hal ini sangat menentukan eksistensi Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
-
Di mana PDRI didirikan? Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
-
Apa yang diputuskan oleh Puan Maharani mengenai rapat paripurna? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual. Padahal, sebelumnya selama masa pandemi Covid-19 anggota dewan diperbolehkan hadir secara virtual.