Kirim ke Bareskrim dan KPU, Begini Hasil Investigasi BSSN soal Kebocoran Data Pemilih

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ternyata ikut turun tangan dalam menyelidiki kabar kebocoran data pribadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang sempat ramai belakangan ini.

Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra menyampaikan kalau hasil investigasinya telah diserahkan kepada Dittipidsiber Bareskrim Polri dan KPU sebagai materi penyelidikan kedua instansi tersebut.

"Pada hari Sabtu, 2 Desember 2023, pukul 11.00 WIB, BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dan KPU," kata Ariandi dalam keterangan persnya, Sabtu (2/12)

Ariandi mengatakan laporan tersebut berupa hasil analisis BSSN dan forensik digital dari sisi aplikasi server yang berguna untuk mengetahui root cause atau faktor apa saja yang memungkin terjadi kebocoran data pemilih.

"Laporan yang diserahkan oleh BSSN terkait dengan dugaan kebocoran data yang ada di KPU merupakan hasil analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui root cause dari dugaan insiden yang terjadi," katanya.

Di sisi lain, Ariandi menegaskan pihaknya akan terus bersinergi dengan KPU dan Polri terkait pengamanan siber pemilu dan kebocoran data pribadi tersebut.

"Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dari sisi penegakan hukum dan KPU sebagai penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan kewenangannya masing-masing," tuturnya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri turun tangan mengusut adanya indikasi kebocoran Data Pemilih Tetap (DTP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan hasil patroli siber yang dilakukan.

"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami," ujar Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid saat dikonfirmasi, Rabu (29/11).

Atas adanya temuan tersebut, Vivid melanjutkan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan lebih jauh sembari berkoordinasi dengan pihak lain yang berkaitan perihal data itu.

"Saat ini Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) sedang koordinasi langsung dengan KPU untuk berkoordinasi sekaligus melakukan penyelidikan," ucapnya.

Viral Kebocoran Data

Perlu diketahui, Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC mengungkap adanya kebobolan 204 juta data Data Pemilih Tetap (DTP) Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya, seorang peretas dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.

"Sebelumnya pada tahun 2022 peretas Bjorka juga mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU," kata Pratama dalam keteranganya, Rabu (29/11).

Akun anonim 'Jimbo' tersebut juga membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.

"Jimbo juga menyampaikan dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi, di mana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik dimana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," katanya.