Hal ini untuk memberi kepastian bagi masyarakat cegah hoaks
Roti Aoka dan Okko tersandung kasus pengawet kosmetik. Belakangan hasil uji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) menunjukkan roti Aoka relatif aman sementara Okko ditemukan memiliki senyawa terlarang yakni natrium dehidroasetat.
BPOM memberikan 'lampu hijau' kepada roti Aoka karena tidak ditemukan bahan pengawet dilarang.
Langkah cepat BPOM dengan malakukan uji sample produk roti Aoka yang beredar di masyarakat dan segera mengumumkan hasilnya kepada publik dinilai sebagai langkah yang tepat.
Itu seperti disampaikan Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah saat dihubungi awak media.
"Langkah BPOM tepat. Kalau saya melihat ini kan hanya citizen jurnalism. BPOM sudah mengumumkan bahwa roti aoka tidak berbahaya. BPOM harus memanggil stakeholder dan membuat regulasi terkait untuk segera diumumkan," katanya saat dihubungi, Sabtu (27/7).
Justru, sambung dia, BPOM sebagai kepanjangan tangan pemerintah tetkait keamanan pangan dan obat-obatan harus bertindak cepat untuk merespons fenomena yang terjadi di masyarakat sebelum kabar yang beredar menyebar lebih luas tanpa teruji kebenarannya.
Bahkan, lanjut Trubus, bila informasi tersebut terindikasi hoaks atau bohong, BPOM sebagai lembaga yang kredible harus menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memerangi berita bohong tersebut.
"BPOM dan perusahaan harus secara pro aktif mengumumkan dan menyebarkan kepada masyarakat. BPOM harus bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk menghapus informasi hoaks tersebut. Lalu, mengusut hoaks itu ke bareskrim polri," tegas dia.
Langkah cepat dan tepat dari BPOM itu memberi ketenangan di tengah kebingungan masyarakat. Salah satunya seperti disampikan salah satubpedagang di Pasar Pagi Sambas, Awan.
"Terus terang saya senang dengan adanya pengumuman BPOM. Saya bisa jualan roti Aoka lagi. Kebetulan stok masih banyak," aku dia.
Sebelumnya, karena kabar miring tersebut, Awan mengaku rugi lantaran banyak kedai kopi langganannya mengajukan retur sehingga membuatnya tetpaksa menarik kembali roti Aoka yang dari kedai-kedai kopi tetsebut.
"Kemarin Saya rugi bang. Banyak pedagang kedai kopi yang minta retur," sambung dia.
Hal yang sama disampaikan Mukri, pedagang kopi keliling di sekitar Setasiun Tebet.
"Waktu ramai soal zat berbahaya, banyak yang tanya saya soal Roti Aoka. Saya sih nggak bisa jelasin. Banyak yang nggak mau beli. Tapi sekarang sudah banyak yang tahu bahwa itu hoaks. Saya sudah lihat beritanya. Dikasih teman di wa," sebut dia.
Ditemui terpisah, Ahong, pedagang di Guntung Payung, Banjar baru, Kalsel mengaku lega setelag ada pengumuman resmi dari BPOM. Karena, berkat pengumuman itu, pihaknya bisa kembali berjualan dengan tenang.
"Terus terang saya jadi bingung karena banyak pelanggang saya yang tanya. Syukurlah sudah ada pengumuman dari BPOM. Orang dari distributor juga sudah jelaskan dan tunjukan informasi dari perusahaan," imbuh dia.
Di tengah kebingungan masyarakat, pernyataan tegas dari pembaga kredible pemerintah memang sangat dibutuhkan. Hal ini untuk memberi kepastian bagi masyarakat dan mencegah terjadinya simpang siur informasi.
DPR juga mengingatkan kepada produsen pangan agar terus menjaga keamanan dan kualitas mutu produknya.
BPOM telah mengambil sampel produk roti Aoka dari peredaran dan melakukan pengujian pada 28 Juni 2024.
Dari pantauan di lapangan, roti Okko biasanya masuk warung-warung kecil. Itu sebabnya, petugas juga diminta mendatangi warung di perkampungan.
Penarikan ini usai BPOM menemukan kandungan natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat) yang tidak sesuai dengan komposisi pada roti tersebut.
Roti Okko yang mengandung natrium dehidroasetat merupakan senyawa berbahaya
Produsen roti Aoka itu belum tergabung dalam GAPMMI.
Guna melindungi masyarakat ini pula, BPOM pun telah melakukan beberapa tindakan.
Ini dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran regulasi perihal Jaminan Produk Halal (JPH).
"Tidak benar Prajurit TNI ditembak mati oleh OPM di Mulia, Kab. Puncak Jaya, itu semua HOAKS," kata Letkol Inf Candra
Hakim MK meminta PDIP menunjukkan bukti-bukti konkret untuk dapat di cross check ulang.
Garnita Malahayati merupakan organisasi sayap partai NasDem yang fokus terhadap perjuangan hak kaum perempuan.
Otorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.