Koalisi masyarakat sipil tuding Ruki ingin hancurkan KPK dari dalam
Empat komisioner KPK pun dikritik koalisi masyarakat sipil yang dinilainya cuma diam terkait wacana revisi UU KPK.
Sekelompok orang yang mengatasnamakan diri koalisi masyarakat sipil menghantarkan sebuah karangan bunga untuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai rasa 'terima kasih' khususnya kepada Pelaksana tugas (Plt) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki karena telah menghancurkan KPK dari dalam.
"Kami ucapkan terima kasih kepada Ruki yang telah menghancurkan KPK dari dalam. Terima kasih juga kepada empat komisioner KPK lainnya yang diam saja saat internal KPK mendukung revisi UU KPK," ujar Peneliti dari PSHK Miko Ginting di depan pelataran KPK, Rabu (16/12).
Miko Ginting yang turut ikut menghantarkan karangan bunga menyebut Ruki Plt pimpinan KPK merupakan aktor dari KPK yang mendukung dilaksanakannya revisi UU KPK. Selain itu Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari ICW dan PSHK juga mengucapkan rasa kekecewaannya dengan sindiran rasa 'terima kasih' kepada komisioner KPK lainnya yakni Johan Budi, Indriyanto, Adnan Pandu Pradja, dan Zulkarnain.
Dia juga mengatakan dengan sikap dukungan Ruki terhadap revisi UU KPK sama saja menggambarkan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto adalah musuhnya.
"Dengan dia mendukung revisi Undang Undang KPK sama saja seperti dia menganggap Abraham Samad dan Bambang Widjojanto musuh. Dia seharusnya sadar berapa banyak kasus yang ditangani KPK saat masa jabatan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, namun sekarang kontradiksi sekali dengan dukungan revisi Undang Undang KPK," sambungnya.
Belum lagi adanya pemecatan staff KPK yang diduga dilakukan oleh Ruki membuat koalisi masyarakat sosial menilai Ruki yang membuat KPK gembos dan limbung.
"Adanya staff yang dipecat, ini membuat KPK semakin lemah," ujarnya.
Oleh sebab itu, dengan melihat sikap para komisioner KPK yang dinilai kurang serasi menghadapi permasalahan UU KPK, koalisi masyarakat sipil menyebut tahun ini adalah tahun yang menghawatirkan bagi KPK.
"KPK merupakan harapan masyarakat dalam pemnerantasan korupsi tapi jika dilihat sekarang, ini adalah tahun yang menghawatirkan bagi KPK," pungkasnya.
Baca juga:
Johan Budi dipuji, ada juga capim KPK seperti politisi
KPK diminta usut aktor intelektual kasus Bank Banten
10 Bulan pimpin KPK, Indriyanto bangga idealisme tak tergadai
Politisi PDIP sebut bego yang anggap revisi UU KPK bak kitab suci
Busyro Muqqodas diminta pilih, jadi pimpinan KPK atau Muhammadiyah
KPK kembali periksa Dewie Yasin Limpo
NasDem ibaratkan KPK seperti Polantas, suka menjebak pengendara
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.